ArtikelFeatured

‘Unlawful Killing’ Menambah Catatan Pelanggaran HAM Aparat

Banner IDwebhost

Oleh: Afidatun Nahdiah (Mahasiswa Mata Kuliah Perbandingan Politik Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Penggunaan kekerasan dan kekuatan secara berlebihan demikian sering dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai belahan dunia. Alih-alih melindungi keamanan bagi masyarakat, Polisi justru kerap melakukan pelanggaran yang mendiskriminasi masyarakat. Masyarakat bukannya memperoleh ketentraman, malah dibayangi ketakutan. Apabila Polisi bertindak sewenang-wenang, masyarakat akan berperilaku kacau dan tidak tertib pula.

Terdapat banyak kasus Polisi melakukan kekerasan secara tidak sah. Misalnya, Polisi dengan cepat mengedepankan cara-cara represif seperti memukul, menyeret, menangkap atau menggunakan gas air mata. Lebih jauh, Polisi menggunakan kekuatan yang mematikan di luar aturan yang sah. Tindakan ini menambah catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara melalui institusi kepolisian.

Kita lihat contoh di Amerika, Polisi sering berbuat kasar hingga menyebabkan kematian bagi warga kulit hitam. Rasisme di Amerika Serikat (AS) tergolong masih tinggi. Lihat saja pasca aksi protes Black Lives Matter di seluruh negara bagian AS yang terjadi akibat kematian George Floyd (Mei 2020) di Minneapolis, tindakan brutal Polisi terhadap warga kulit hitam masih terus terjadi.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Cinta Masjid Protes Peristiwa Terbunuhnya Laskar FPI

Sejumlah penembakan yang dilakukan oknum Polisi terus membuat nyawa warga kulit hitam berjatuhan. Breonna Taylor ditembak 8 kali di rumahnya dalam sebuah investigasi narkoba oleh Polisi. Deon Kay ditembak Polisi di Washington karena diasumsikan menyimpan senjata. Dijon Kizzie, ditembak belasan kali oleh Polisi di Los Angeles, bahkan ketika sudah terbaring tak berdaya di tanah. Trayford Pellerin ditembak Polisi Louisiana ketika memasuki sebuah toko karena diduga membawa pisau. Penembakan Jacob Blake menambah catatan penembakan tidak sah oleh aparat. Ia ditembak sebanyak tujuh kali dari jarak dekat oleh Polisi saat mencoba masuk ke dalam mobilnya.

Di Prancis, selain persoalan rasisme, aksi kekerasan, saling tembak dan pembunuhan banyak terjadi disebabkan oleh menguatnya isu Islamophobia. Ketakutan dan permusuhan akibat Islamophobia ini memupuk adanya relasi kekerasan.

Remaja di Prancis melakukan pembunuhan terhadap Samuel Paty, seorang guru sejarah di Prancis. Motifnya diduga karena Paty menunjukkan karikatur bergambar Nabi Muhammad SAW. di kelas kebebasan berekspresi yang kemudian membuat umat Islam di seluruh dunia geram. Kejadian itu disusul dengan penyerangan gereja Ortodok di Lyon dan gereja Notre-Dame di Nice. Pria yang menewaskan tiga jemaat gereja Notre-Dame itu akhirnya ditembak oleh Polisi. Sementara, penembakan pendeta gereja Ortodoks di Lyon nyatanya disebabkan persoalan rumah tangga.

Baca juga: KB PII: Peristiwa FPI, Pihak Aparat Harus Bertanggungjawab

Rangkaian peristiwa tersebut lantas menjadi stigma munculnya perilaku Islam Radikal di Prancis. Presiden Macron menyebut peristiwa tersebut sebagai aksi terorisme Islam. Macron bersikeras tidak akan mencabut karikatur Nabi Muhammad SAW. dan berdalih melindungi kebebasan berekspresi dan sekularisme yang ada di Prancis.

Macron menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap Islam. Warga Muslim yang dengan serta-merta diidentifikasi radikal, digrebek dan ditangkapi oleh Polisi. Organisasi-organisasi yang dituduh berkaitan dengan radikalisme juga ditutup. Sikap keras Macron tersebut telah banyak menuai bantahan dari berbagai negara. Protes itu digaungkan lantaran tidak selayaknya Macron mengklaim kekerasan maupun terorisme kepada agama tertentu.

Aksi pembunuhan di luar hukum oleh Polisi, baru-baru ini juga terjadi di Republik Indonesia yang kita cintai. Peristiwa ini diiringi isu radikalisme dan intoleransi yang banyak dimunculkan ke permukaan. Hanya saja, isu ini banyak digunakan untuk memukul kelompok Islam.

Front Pembela Islam (FPI) yang dikenal memiliki jejak penggunaan cara dakwah dengan mencegah kemungkaran secara langsung, serta menggunakan kalimat dakwah secara lebih tajam, belakangan menjadi sasarannya. Metode FPI ini dicap suka menentang banyak pihak.

Lantas masyarakat dikejutkan dengan meninggalnya enam orang aktivis FPI dalam peristiwa Km. 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang. Awalnya, mobil yang dikendarai aktivis FPI dan mobil Polisi terlibat kejar-kejaran, hingga Polisi melepaskan tembakan yang menewaskan anggota FPI tersebut.

Baca juga: Ketum KBPII: Jangan Sampai Kasus Anggota FPI Jadi Tragedi Tanjung Priok di 1984

Korban tembakan senjata api Polisi merupakan rombongan salah satu dari mobil pasukan pengawal Habib Rizieq. Dini hari tanggal 7 Desember 2020, laskar FPI menjadi pengiringnya menuju tempat pengajian subuh yang digelar untuk internal keluarganya.

Dari kejauhan, aparat Polisi mengikuti Habib Rizieq dalam rangka pencarian fakta mengenai kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Habib Rizieq. Pengawal Habib Rizieq menyadari adanya orang tak dikenal yang mengikuti dan ternyata merupakan aparat kepolisian, lalu mengalihkan perhatian sampai terjadi aksi saling serempet.

Berdasarkan temuan Komnas HAM, penembakan aparat terhadap enam anggota FPI itu terjadi dalam dua konteks peristiwa. Pertama, aparat menembak dua orang anggota FPI ketika saling serempet mobil. Dua anggota FPI yang pertama kali ditembak Polisi, diduga sempat melakukan perlawanan dengan senjata api kepada aparat. Hal ini dibantah oleh pihak FPI, dengan menyatakan bahwa pihak FPI tidak memiliki senjata api. Sementara menurut Polisi, telah terjadi baku tembak antara anggota laskar FPI dan Polisi.

Kedua, empat orang lainnya masih hidup, lalu dibawa dalam penguasaan aparat, namun ditemukan tewas ditembak aparat pada bagian dada. Oleh karena itu, penembakan empat orang anggota FPI yang berada dalam penguasaan aparat jelas merupakan penembakan yang tidak sah. Aparat melepaskan tembakan senjata api tanpa adanya serangan ancaman yang mematikan.

Apabila anggota FPI benar-benar bersalah, bahkan mereka memiliki hak untuk mendapatkan proses pengadilan. Penggunaan senjata api aparat dalam konteks ini merupakan kesewenang-wenangan yang berada di luar proses hukum (unlawful killing). Oleh karenanya, pembunuhan tidak sah ini adalah pelanggaran hak asasi manusia aparat kepolisian.

Pembunuhan ini harus diproses ke pengadilan agar diperoleh keadilan bagi semua pihak. Jika keadilan terus ditutup-tutupi oleh pemerintah, dikhawatirkan masyarakat akan merasa kehilangan perlindungan serta rasa aman dari negara. Brutalitas polisi seolah menjadi hal yang wajar dan sah.

Artikel Terkait

Check Also
Close
Back to top button