Banner IDwebhost
Berita

Jokowi Mestinya Segera Undangkan UU KPK

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Desakan pro dan kontra untuk menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya membuat Presiden Jokowi masih banyak pertimbangan alias ragu-ragu untuk memutuskan. Demikian penilaian Pengamat Politik Hukum, Bambang Saputra kepada Kanigoro.com, Sabtu (12/10) sore.

Mestinya dalam pandangan Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku itu, ketika berada dalam keraguan terhadap suatu persoalan maka idealnya harus dikembalikan pada pilihan pertamanya. “Dalam hal ini Presiden Jokowi tidak perlu menganggapnya sebagai dilema, tetapi harus menetapkan RUU KPK yang sudah disahkan DPR menjadi UU KPK. Dengan demikian UU KPK dapat diberlakukan sebagai pedoman menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia,” papar Bambang.Dikatakan Bambang, pandangan tersebut secara teori politik hukum Islam didasarkan pada satu kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi “Al-ashlu baqâu mâ kâna alâ mâ kâna, wa al-yaqînu lâ yazûlu bi al-syakki” yaitu “asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan sesuatu keyakinan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan”.

“Maksudnya adalah mengambil suatu keputusan apapun itu harus berdasarkan pada keyakinan. Apabila datang kepada kita suatu keraguan, sedangkan sebelumnya masih ada sesuatu yang diyakini, maka tidak boleh berpaling pada suatu yang ragu itu, akan tetapi tetaplah berpegang kepada sesuatu yang sudah diyakini,” jelas Bambang.

Jadi apabila Presiden telah menunjuk Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU KPK di DPR melalui surat nomor R-42/Pres/09/2019 tertanggal 11 september 2019, sehingga akhirnya RUU KPK tersebut disahkan menjadi UU KPK yang baru pada akhir September lalu, artinya Presiden Jokowi sudah berkeyakinan bahwa RUU KPK itu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di negeri ini.

“Atas dasar itu setelah RUU KPK disahkan, maka sekarang Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu, apalagi menyesal, sehingga berwacana akan menerbitkan PERPPU tentang KPK hanya karena desakan-desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Andai penerbitan PERPPU tentang KPK itu terjadi maka wibawa pemerintah bisa jatuh, sebab seperti kata pepatah ‘pagi kacang sore tempe’, yang berarti bahwa Presiden Jokowi tidak konsisten dalam mengambil kebijakan,” imbuh Bambang.

Dampaknya menurut Bambang kemungkinan berbuntut panjang dan akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Efek dominonya adalah enggannya para investor luar yang ingin berinvestasi di negeri ini dan secara ekonomi bangsa kitalah yang dirugikan.

Terhadap anggapan yang beredar di publik bahwa Presiden bisa di-impeach (didakwa sehingga diberhentikan) ketika tidak mengeluarkan PERPPU tentang KPK, Bambang malah mempertanyakan dasar argumentadinya. “Logika dari mana yang dipakai? Presiden menerbitkan PERPPU atau tidak sejatinya tidak ada hubungannya dengan impeachment. Demikian pula Presiden tidak dapat dipidanakan, ketika mengeluarkan PERPPU atau tidak. Mengenai PERPPU itu sepenuhnya hak Presiden,” tegas Bambang.

Dijelaskan Bambang, bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Atas dasar itu mengenai desakan sebagian publik agar segera menerbitkan PERPPU tentang KPK, bagi Bambang sebaiknya Presiden Jokowi tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu, tetap bijak dan konsisten dengan sikapnya. “Presiden Jokowi telah merestui UU KPK yang baru disahkan. Kemudian imbas dari semua itu dalam situasi politik di tanah air yang belakangan memanas, Presiden Jokowi jangan kehilangan kendali hanya karena tekanan-tekanan politik tertentu atau karena tekanan-tekanan akan terjadinya demonstrasi besar-besaran,” saran Bambang.

Dalam alam demokrasi seperti sekarang ini, banyak orang berdemonstrasi menurut penilaian Bambang wajar saja. Akan tetapi tidak semua keinginan orang-orang atau kelompok-kelompok itu harus dipenuhi.”Apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak senang terhadap adanya UU KPK yang disahkan DPR periode 2014-2019, sebaiknya memilih menempuh jalur konstitusi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi dan bukan melakukan penggalangan massa yang bernada menekan Presiden Jokowi. Apalagi membuat opini seolah-olah negara dalam keadaan genting. Apapun alasannya keamanan dan kesetabilan negara di berbagai sektor itu jauh lebih penting,” ujarnya.

Terakhir Bambang mengajak publik merenungi, bahwa kenyataan membuktikan segala bentuk sikap protes terhadap eksistensi UU KPK yang baru disahkan itu sudah banyak memakan korban termasuk nyawa. “Jadi apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penggalangan massa untuk berdemostrasi secara tidak intelek sejatinya merugikan kita semua sebagai bangsa,” pungkasnya.

Tags

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker