Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Pilkada 2020 Hadapi Masalah Rendahnya Partisipasi

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pilkada Langsung yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di tengah wabah Covid 19, menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menyangkut kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.

Pengamat Politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan dalam Diskusi Publik melalui zoom yang diselenggarakan Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan (LesPAK) Jogjakarta, Sabtu 12 September 2020, mengungkapkan sejumlah survei menyebutkan ada 15-46 persen responden mengatakan kemungkinan besar tidak akan datang ke TPS. “Padahal pemerintah menargetkan tingkat partisipasi di angka 77 persen,” ujar dia.

Selain masalah partisipasi, Direktur Eksekutif LSI ini juga mengungkapkan masalah lain yakni mengenai kegiatan kampanye yang terbatas di tengah Pandemi, keadilan Pemilu dimana petahana lebih leluasa melakukan kampanye dan problem vote buying mengingat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk tingkat ekonominya.

Menurut Djayadi, dari berbagai survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, LSI dan berbagai survei lainnya menyebutkan 63 persen masyarakat menginginkan Pilkada ditunda.

“Data ini penting karena mayoritas masyarakat kita tidak menganggap pilkada itu prioritas. Kalau masyarakat tidak menganggap Pilkada itu prioritas maka yang akan terpengaruh langsung adalah angka partisipasi. Ini tantangan meyakinkan masyarakat bahwa pilkada itu penting meskipun kita sedang berada dalam masa sulit ekonomi dan kesulitan masalah kesehatan”, ujar dia.

Rendahnya partisipasi masyarakat menurut Djayadi merupakan tantangan terbesar jika ingin menjadikan Pilkada langsung 2020 sebagai salah satu kluster baru untuk melawan Covid 19.

Menurut Djayadi, dari responden yang setuju pilkada tetap dilaksanakan, 60 persen menginginkan kampanye dilaksanakan secara terbuka. “Padahal kampanye terbuka di era Covid ini kalaupun boleh sangat terbatas”.

Djayadi menambahkan, kebutuhan masyarakat yang menginginkan kampanye terbuka akan menjadi tantangan bagi kandidat, penyelenggara pemilu dan aparat hukum untuk tetap mentaati protokol Covid 19

“Saya khawatir alih alih jadi kluster baru menghadapi Covid tapi malah jadi spreader penyebaran Covid 19,” tambahnya.

Diskusi Publik Pemilu dan Keindonesiaan dengan topik ‘Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi di Era Covid 19’ yang diselenggarakan Lembaga Studi Pendidikan dan Keindonesiaan (LeSPK) Yogyakarta, menghadirkan pembicara anggota KPU Viryan Azis, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Hersyah dan dipandu moderator anggota Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida.

Direktur Eksekutif LeSPK Jogjakarta Inam El- Mustofa mengharapkan pilkada bisa berlangsung sesuai kaidah demokrasi dan tetap menjaga kaidah kesehatan di tengah Covid 19.

“Bahwa untuk tetap minimal menjaga kualitas demokrasi dalam pilkada serentak di era Covid 19, KPU selaku penyelenggara harus memiliki Emergency Plan. Karena akan banyak muncul masalah tambahan yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua melakukan perencanaan Pilkada dengan melibatkan stakeholder Covid 19 pusat maupun daerah.”

Inam berharap, kesehatan tetap terjaga dan kualitas demokrasi juga tidak mengalami penurunan, bahkan kalau bisa terus mengalami peningkatan. (T)

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker