Banner IDwebhost
Berita

HMB Jakarta: Penyertaan Modal Bank Banten Langgar Aturan

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Persetujuan DPRD Banten terhadap penambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Bank Banten melalui PT Banten Global Development (PGD) selaku BUMD milik Pemprov Banten kembali menuai kritik. Kali ini tanggapan datang dari Rizki Irwansyah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta.

Sebagaimana diketahui, pada saat pembahasan APBD-P 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (21/7) lalu, telah disetujui penambahan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Bank Banten sebesar Rp1,551 T. Sebelumnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development Untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten, nilai PMD dari Pemprov Banten adalah Rp950 M.

Rizki Irwansyah menilai penambahan PMD tersebut tidak menerapkan prinsip dasar investasi daerah sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Penambahan itu tidak layak jika melihat urgensi dan manajemen resiko, terlebih keuangan Pemprov Banten saat ini mengalami defisit hingga Rp1,796 T,” ungkap Rizki.

Menurut Rizki, dalam PP Nomor 54 Tentang BUMD Pasal 23 disebutkan, bahwa sebelum penambahan PMD harus dilakukan analisa investasi, menejemen resiko, rencana dan target capaian terlebih dahulu.

“Jadi pada prinsipnya, sebelum pemerintah dan DPRD memutuskan menambah PMD, harus diuji sejauh mana tambahan modal bisa meningkatkan performa Bank Banten. Selain itu apakah tambahan modal tersebut termasuk urgen atau tidak, yang nantinya berujung pada perjanjian investasi antara Perusahaan BUMD dengan Pemda. Kan mestinya begitu,” jelas Rizki Irwansyah di Sekretariat HMB Jakarta, Jl. Semanggi II Nomor 20, Cempaka Putih, Tangsel pada Selasa (11/07).

Rizki menambahkan, penyerataan modal tersebut terkesan serampangan. Alasannya, menejemen internal kedua perusahaan milik Pemprov yakni Bank Banten selaku anak perusahaan PT BGD acapkali mengalami masalah, bahkan tak pernah ada redanya sejak pertama berdiri. Selain itu, ia menilai, di tengah kondisi keuangan daerah yang defisit akibat pandemi, Pemprov Banten juga belum sepenuhnya terbuka soal penggunaan modal ini apakah untuk jangka pendek atau menengah.

Pertanggungjawaban atas PMD inilah yang disorot oleh mahasiswa yang ditergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta. Oleh karenanya, Rizki berharap Pemprov Banten membuka hasil analisa, manajemen resiko, rencana target dan capaian perusahaan BUMD penerima dana APBD Banten.

“Dananya kan gak sedikit, lebih dari 2 (dua) Triliun, Pemprov Bsnten dan PT BGD terbuka dong hasil analisa dan business plan-nya,  uangnya kan sejatinya uang rakyat itu tidak bisa sembarangan diberi kepada BUMD yang gak jelas,” pinta Rizki.

Meskipun dirinya kurang tahu persis kasus korupsi pada penyertaan modal untuk Bank Banten pada tahun 2013 silam seperti apa, Rizki menyebut, kalau pensmbahan PMD ini tidak diawasi dengan baik, bisa mengulang kejadian yang sama.

Rizki berharap bahwa penambahan PMD pada Bank Banten, karena Pemprov Banten benar-benar serius untuk menyelamatkan Bank Banten, bukan untuk menguntungkan pribadi atau menyelamatkan saham di luar kepemilikan Pemprov Banten.

Seperti yang diketahui sejak bersalin rupa menjadi BPD pada 2016, Bank Banten terus membukukan kerugian. Pada 2016, Bank Banten membukukan rugi senilai Rp414,940 miliar. Satu tahun kemudian krmbali rugi Rp76,22 miliar. Pada akhir 2018, jumlah kerugian kembali meningkat menjadi Rp94,960 miliar. Terakhir, pada 2019 Bank Banten menderita kerugian Rp157,56 miliar.

“Kerugian seperti menjadi teman akrab Bank Banten,” seloroh Rizki.

Dalam kesempatan berbeda Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengomentari mengenai tidak adanya nama Bank Banten di dalam deretan BPD yang menerima penempatan dana merupakan hal wajar.

Pemerintah kembali mengucurkan dana penempatan uang negara untuk menggenjot kredit produktif. Kali ini giliran BPD yang mendapatkan penempatan uang negara senilai Rp11,5 T dari total anggaran Rp20 T. Dana tersebut mengalir ke sejumlah BPD.

Menurut Piter, penempatan dana pemerintah di sebuah BPD tertentu bisa menjadi pertanyaan. Terlebih, apabila di kemudian hari bank tersebut memiliki permasalahan.

Piter menduga, Pemerintah Pusat khawatir sehingga Bank Banten absen dalam penerimaan BPD.

“Tidak menutup kemungkinan, penempatan dana akan dimanfaatkan Bank Banten untuk menutup permasalahan secara jangka pendek. Hal ini bisa mengakibatkan tujuan utama penempatan dana pemerintah untuk memacu penyaluran kredit di tengah wabah bisa tidak tercapai. Hal itu pun berlaku untuk BPD Banten,” terangnya.

Menurut Piter, jika dana yang diterima justru digunakan untuk mengatasi persoalan yang sedang dialami bank, alih-alih untuk kredit, maka penempatan dana negara di BPD manapun menjadi tidak akan tepat sasaran dan akan melenceng dari tujuan.

“Tujuannya (penempatan dana pemerintah di BPD) ini bukan menyelamatkan Bank Banten, tetapi menyelamatkan perekonomian dari wabah Covid-19,” pungkasnya,

Tags
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker