Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Dukung Program Bantuan Subsidi Upah Pemerintah, BPJamsostek Kumpulkan Rekening Peserta

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pemotongan gaji menjadi alasan utama pemerintah memberikan tambahan gaji kepada pekerja. Karena itu, yang disasar adalah mereka yang tercatat di BPJamsostek sebagai peserta dengan nilai iuran di bawah Rp150 ribu. Selama ini mereka tidak masuk skema bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal memberikan subsidi kepada pekerja swasta yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan ketentuan penerima subsidi adalah peserta BPJamsostek yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp5 juta perbulan, berdasarkan data upah yang dilaporkan dan tercatat pada BPJamsostek.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program Bantuan Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari BPJamsostek dan lembaga negara lainnya sebagai dasarnya. BPJamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program Bantuan Subsidi Upah ini.

“Data yang disampaikan BPJamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori Pekerja Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah di bawah Rp5 juta berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat pada BPJamsostek. Tidak termasuk di dalamnya Peserta yang bekerja di Induk Perusahaan BUMN,  Lembaga Negara dan Instansi Pemerintah, terkecuali Non ASN,” jelas Agus, Senin (10/8/2020).

Saat ini, menurut Agus, BPJamsostek juga sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan oleh BPJamsostek untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari Pemerintah.

“Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BPJamsostek di seluruh Indonesia. Dalam dua hari ini kami telah berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat,” ujar Agus.

Dirinya berharap pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data peserta.

“Bantuan Subsidi Upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP),” tutur Agus.

Agus menambahkan, BPJamsostek juga menghimbau perusahaan yang belum tertib dalam pembayaran iuran, segera memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menghimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah Rp5 juta yang terdaftar di BPJamsostek serta dan melaporkan nomor rekening mereka melalui aplikasi yang disiapkan oleh BPJamsostek, sehingga pemberian Bantuan Subsidi Upah ini segera bisa disalurkan,” imbuh Agus.

Untuk diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp37,74 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19. Nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp600 ribu perbulan per orang selama 4 bulan atau per orang akan mendapatkan Rp2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

“Pemerintah berharap program ini dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam paparannya di kantor Presiden pada Jumat (7/8) menjelaskan, pemerintah sudah mengeluarkan bantuan sosial untuk berbagai segmen masyarakat.

Bantuan sosial khususnya untuk 29 juta keluarga paling miskin dan 120 juta penduduk melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bansos desa, dan lainnya. Bagi mereka yang terkena PHK, disediakan stimulus berupa program kartu prakerja hingga padat karya tunai.


’’Ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberi bantuan. Yakni, tenaga kerja formal yang masih bekerja di perusahaan dan membayar iuran BPJamsostek, tetapi kondisi perusahaannya kurang baik. Karena itu, sebagian dipotong gajinya,” jelas Budi Gunadi.

Para karyawan tersebut, menurut Budi, selama ini tidak bisa mendapat bantuan karena tidak masuk kriteria. Mereka bukan kelompok rumah tangga miskin, juga bukan kelompok pekerja yang di-PHK. Padahal, mereka juga membutuhkan bantuan karena gajinya dipotong. ’’Orang-orang di segmen ini cukup banyak,’’ ujar Budi.


Untuk itu, lanjut dia, pihaknya kemudian bekerja sama dengan BPJamsostek untuk menyisir data para karyawan tersebut. Hasilnya, didapati 13,8 juta karyawan dengan nilai iuran di bawah Rp150 ribu. Artinya, pendapatan mereka di bawah Rp 5 juta per bulan. ’’Sebagian besar di antara mereka berpenghasilan antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulannya,” terang Budi.


Budi juga memastikan, tidak ada di antara 13,8 juta karyawan itu yang berstatus PNS ataupun karyawan BUMN. Sebab, tidak ada instansi pemerintah maupun BUMN yang sampai memotong gaji para karyawannya.Bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan itu akan diberikan secara tunai dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan di kuartal III atau September mendatang. Kemudian, tahap kedua di kuartal IV. Bisa November atau Desember. Semuanya langsung masuk ke rekening tenaga kerja masing-masing.


Budi mengungkapkan, Satgas bersama BPJamsostek dalam dua pekan ke depan mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekening setiap pekerja. Itu dilakukan untuk kepentingan pencairan dana karena akan langsung ditransfer via rekening. Tidak melalui perusahaan masing-masing. Budi memastikan, data 13,8 juta tenaga kerja itu lengkap dan valid. Sebab, besaran iuran bulanan mereka tercatat dengan baik di BPJamsostek. Dengan demikian, nama pekerja, perusahaan tempat bekerja, dan masa kerjanya terdata dengan baik. Selama karyawan itu membayar iuran BPJamsostek di bawah Rp 150 ribu per bulan, dipastikan pekerja tersebut akan mendapat bantuan. Bantuan itu akan memperkecil gap dengan mereka yang tidak menerima bantuan subsidi gaji. Sebab, mereka yang bukan kelompok penerima bantuan itu hampir pasti sudah masuk di kelompok penerima bantuan lainnya.

’’Hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan pemerintah yang lain,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku siap menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja. Subsidi tersebut diharapkan dapat membantu pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Yang kemudian mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar terhindar dari resesi.

“Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJamsostek,” kata Ida (Azw).

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker