Banner IDwebhost
Berita

APBN itu Ditetapkan dengan UU, Bukan dengan Perpres

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Berbagai tanggapan muncul di publik, salah satunya dari Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan dan Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi menyayangkan presiden Jokowi menerbitkan Perpres untuk APBN di tengah wabah Covid-19.

“Saya sangat menyayangkan jika presiden diberikan masukan untuk menerbitkan Perpres untuk APBN.” ujarnya, Sabtu (11/4).

Dia memahami, Pemerintah perlu kerja cepat untuk menangani Corona, dan sebenarnya DPR siap melakukan akselerasi dalam pembahasan anggaran.

“Secara prinsip semua pembahasan UU dan Anggaran memang seharusnya fokus untuk tangani Corona. Kesampingkan dulu pembahasan yang tidak terkait corona seperti Omnibus Law maupun anggaran untuk Ibu Kota.” imbuhnya.

Dia mengingatkan, kselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama saat ini. Disinilah diperlukan sinergitas Pemerintah dan DPR untuk mengatur kebijakan secara akseleratif.

Selain itu pemerintah perlu melihat kembali konstitusi yang ada. Dia menjelaskan pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa APBN itu direncanakan oleh Presiden dan dibahas bersama dengan DPR. 

“Artinya setelah disusun oleh Pemerintah, APBN perlu dibahas bersama dengan parlemen. Selain itu pada pasal 23 ayat 1 dikatakan bahwa APBN itu ditetapkan dengan UU, bukan dengan Perpres.” tegasnya.

Dia juga menyatakan bahwa para ahli hukum di Istana seharusnya dapat memberikan masukan yang baik untuk presiden.

“Jangan sampai nanti rakyat melihat langkah yang diambil presiden ini inskonstitusional. Karena publik melihat apa yang digariskan konstitusi kita tidak ditaati oleh Presiden.” tandasnya. (Fn)

Tags

Artikel Terkait

Check Also
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker