Banner IDwebhost
Dunia Islam

GPII Jakarta Raya Tuntut Airlangga Buktikan Tuduhannya atau Turun dari Menko

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Rentetan aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law pada klaster Ketenagakerjaan (Cipta Kerja) terjadi sejak tanggal 6 – 8 Oktober hampir di seluruh Indonesia.

Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya yang menampung aspirasi kaum muda dan turut terlibat dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja. Dalam aksi Kamis lalu (8/10) GPII Jakarta Raya membawa dan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 200 meter di patung kuda dengan sukarela.

GPII Jakarta Raya juga membuka posko evakuasi di sekretariat GPII Jakarta Raya di Jalan Menteng nomor 58 untuk para mahasiswa dan pemuda yang pingsan terkena tembakan gas air mata.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law ini disponsori oleh pihak tertentu. Mendengar pernyataan ini, GPII merasa sakit hati dan kecewa dengan pernyataan Menko Perokonomian.

“Alih-alih pemerintah membatalkan dan mencabut UU Cipta kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto malah menuduh aksi unjuk rasa dengan tuduhan tidak pantas dan menyatakan bahwa aksi demonstrasi disponsori,” kata Ketua Umum PW GPII Jakarta Raya Eka Joko Fajariyanto, Sabtu (10/10).

Dia menambahkan, berdasarkan fakta-fakta yang tersebar, sejak penyusunan Undang-undang ini pemerintahlah yang selalu mendengar para pemodal atau pengusaha yang notabene memiliki kuasa uang untuk membayar siapapun yang dapat memuluskan kepentingannya. Hal ini pun turut ditopang oleh proses penyusunan hingga pengesahan yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat yang rentan terhadap UU Cipta Kerja.

“Sebagai negara demokrasi pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuka ruang dialog serta transaparansi dalam membuat kebijakan. Pernyataan Airlangga Hartarto justru membuktikan bahwa negara telah berpaling dari aspirasi masyarakatnya. Tudingan Airlangga Hartanto merupakan strategi busuk yang terus berulang setiap aksi penolakan kebijakan pemerintah dari zaman Orde Baru hingga kini dan tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

GPII Jakarta Raya menuntut Airlangga Hartarto untuk membongkar siapa dalang yang mensponsori aksi penolakan terhadap UU Cipta kerja (Omnibus Law).

“Jika Airlangga Hartarto tidak mampu membuktikan tuduhanya maka Airlangga Hartarto harus turun dari jabatannya. Kami, GPII Jakarta Raya juga menolak UU Cipta Kerja dan Pemerintahan Otoriter Anti Demokrasi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker