Dunia Islam

GPII dan PII Jakarta Raya Selenggarakan Pendidikan Anti Korupsi

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Memperingati hari anti korupsi sedunia, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Raya dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta Raya menggelar diskusi webinar, Rabu (9/12).

Diskusi yang mengangkat tema “Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Muda Islam” tersebut bertujuan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi kepada seluruh kader GPII dan PII.

Anto selaku Ketua Umum GPII Jakarta Raya memandang bahwa hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember merupakan momentum penting untuk kembali menanamkan karakter anti korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh karenanya, refleksi seperti diskusi-diskusi anti korupsi tersebut dilaksanakan.

Anja selaku moderator yang juga Ketua Umum PII Jakarta Raya berkata bahwa diskusi anti korupsi ini dilaksanakan karena korupsi di Indonesia merupakan extra ordinary crime. Oleh karenanya, diskusi dan pendidikan anti korupsi harus terus digalakkan.

Hadir sebagai narasumber; Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Umum ICMI, Taufan Bakri selaku kepala Kesbangpol DKI Jakarta, dan Ahmad Sulhy selaku Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN).

Jimly memandang bahwa awal dari korupsi adalah ketika seseorang memiliki jabatan namun berniat untuk mengambil sesuatau yang bukan haknya, bukan berniat untuk memberi.

Prof. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Umum ICMI

Ketua umum ICMI tersebut menjelaskan bahwa dalam prinsip Islam, tangan diatas lebih baik dari tangan di bawah. “Khoirunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya,” Ucap Jimly.

Selanjutnya, Taufan selaku Kepala Kesbangpol DKI Jakarta berpandangan bahwa banyak persoalan korupsi yang berangkat dari gaya hidup mewah. Oleh karena itu, penanaman pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini serata pentingnya menjalankan nilai-nilau moral yang ada.

Ahmad Shuly

Ahmad Sulhy menilai bahwa pendidikan anti korupsi harus dijadikan kurikulim dalam institusi pendidikan formal. “Banyak oknum-oknum yang senang memperjual-belikan jabatan dan pengaruh, sehingga butuh penanaman pendidikan anti korupsi yang lebih serius,” ujarnya. Di sisi lain, aktifis harus dilibatkan terutama dalam pengawasan dan pengawalan BUMD di DKI Jakarta.

Artikel Terkait

Back to top button