Banner IDwebhost
Artikel

Habitus Demokrasi PAN Disinyalir Bergeser Ke Oligarki

Banner IDwebhost

Oleh: Sudono Syueb (Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim 2004-2014)

Selama ini Prof. Amien Rais, pendiri PAN dan guru besar politik para kader PAN, masih dianggap sebagai penjaga habitus demokrasi di internal PAN dengan menjaga kepemimpinan nasional PAN hanya menjabat satu periode. Mulai Amien Rais (1999-2004), Soetrisno Bachir (2004-2009), Hatta Rajasa (2009-2014) dan Zulkifli Hasan (2014-2019) semua menjabat satu periode. Habitus demokrasi elite menjabat satu periode ini hampir hampir bisa ditradisikan di internal PAN. Tapi akhir-akhir ini mulai goyah karena ada keinginan segelintir elite politik PAN yang ingin mempertahankan status quo kepemimpinannya dalam PAN.

Sinyal ini muncul, ditandai tidak dihiraukannya nasihat dan imbauan Amien Rais dalam Rakernas PAN Sabtu (7/12) di Jakarta kemarin agar tidak meneriakkan yel yel “Lanjutkan”.

Ini terbukti, selesai Rakernas PAN kemarin ada 30 DPW PAN mendeklarasikan dukungan pada Zulkifli Hasan (okezone.com, 7/12)
Walau pun dukungan 30 DPW kepada Caketum PAN petahana, Zulkifli Hasan, disebut tidak akurat oleh penantangnya, Mulfahri Harahap ( 7/12).

Jika keinginan Zulhas untuk merebut Ketum PAN lagi, maka habitus demokrasi di internal PAN yang ingin menjaga ritus Ketum PAN satu periode akan bergeser ke terbentuknya Elite kecil PAN yang mengarah ke Politik Oligarki.

Hal inilah yang ditangkap Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center, bahwa belakangan ini masyarakat sedang diresahkan dengan sistem kepartaian di lndonesia yang mengarah ke partai oligarki dan feodal, yaitu tidak adanya pertukaran elite secara reguler pada ketua umum partai (suarajatim.com. 9/12).

Selanjutnya Pangi mengingatkan, jangan pernah berharap kita mau melanjutkan dan membangum demokrasi di lndonesia sementara di internal partai politik trennya mulai bergerak menjadi partai feodal dan oligarki yang dimodali kartel (suarajatim.com, 9/12).

Jauh sebelumnya, pada tahun 2015, lgnas Kleden, pengamat sosial dan politik, telah mensinyalir munculnya ketua partai politik beberapa tahun terakhir yang memodali partainya dengan dana cukup besar tanpa disertai kemampuan memimpin organisasi yang benar benar mumpuni ditengarai menjadi preseden buruk bagi dunia perpolitikan lndonesia (Liputan6.com. 4/12 ’15).

Di bagian lain lgnas mengatakan, oligarki politik bisa saja mengancam demokrasi lndonesia, karena partai yang seharusnya mampu mengakomodir suara rakyat, malah digunakan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu. (-)

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker