Banner IDwebhost
Artikel

Badan Usaha Milik Relawan

Banner IDwebhost

Oleh: Tarli Nugroho, alumni UGM Yogyakarta

Sesudah ditinggalkan oleh Hatta pada 1956, tak ada lagi teknokrat yang mendampingi Soekarno di ujung kekuasaannya. Satu-satunya teknokrat yang tersisa sesudah itu tinggal Djuanda Kartawidjaja. Itupun, dengan catatan, hingga meninggal pada 1963 dia tak lagi menduduki jabatan yang sesuai dengan keahliannya. Inilah salah satu penjelasan kenapa pembangunan di periode Demokrasi Terpimpin tercatat morat-marit.

Saking kacaunya manajemen pemerintahan kala itu, ketika menghadapi aksi Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), alih-alih merespon tuntutan penurunan harga dengan gagasan teknokratis, atau setidaknya janji politik yang masuk akal, Bung Karno malah menantang para mahasiswa: barang siapa ada yang sanggup untuk menurunkan harga dalam tempo tiga bulan, maka dia akan diangkat menjadi menteri. Tapi jika gagal, dia akan ditembak mati.

Baca juga: Optimalisasi SMAP Untuk Pengawasan Internal BUMN Pertamina

Untungnya tawaran ngawur itu segera disanggupi oleh Hadely Hasibuan, Pemimpin Umum Majalah Varia. Ia nekat menerima tantangan Bung Karno. Dan dengan serius Hadely menyusun konsep penurunan harga, membawanya ke Presiden, namun pihak Istana menganggap kesanggupannya itu sebagai lelucon. Ia diminta untuk mengundurkan diri dan mengaku khilaf sudah berani menantang Bung Karno.

Di masa Pak Harto, para teknokrat kembali diberi peran. Ditandai dengan dipanggil pulangnya Sumitro Djojohadikusumo, serta masuknya Widjojo dan sejumlah alumni Berkeley lainnya ke kabinet. Ketika para teknokrat ini mulai mendapat kritik dan sorotan dari masyarakat, karena konsepnya dianggap gagal menciptakan pemerataan dan industri dalam negeri yang tangguh, Pak Harto mencoba membuat perimbangan dengan memberi peran yang cukup besar kepada para insinyur sejak akhir dekade 1970-an, dengan masuknya Habibie dan Ginandjar ke dalam kabinet.

Jadi, dari pengalaman sejarah, kita sebenarnya memiliki cukup banyak pelajaran bagaimana seharusnya mengelola perekonomian negara. Terlalu banyak politisi dalam pemerintahan, sangatlah tidak sehat. Pengalaman Demokrasi Terpimpin menunjukkannya. Namun, terlalu dominannya teknokrat juga tidak bagus. Pengalaman selama Orde Baru sudah menunjukkannya.

Baca juga: Utang BUMN Dampak Kebijakan Pemerintah, Bukanlah Aib Direksi

Celakanya, setahun terakhir kita menghadapi fenomena baru yang menurut saya lebih buruk: terlalu banyak relawan di dalam pemerintahan.

“Relawan” sebenarnya adalah identitas yang aneh dalam dunia politik kita. Sebagian besar mereka bukanlah politisi yang punya konstituen, dan juga bukan teknokrat yang memiliki keahlian administratif serta manajerial dalam mengelola pemerintahan. Apa yang bisa diharapkan dari sebagian besar mereka?

BUMN, yang sebenarnya merupakan alat intervensi negara dalam perekonomian, misalnya, kini kian dibiarkan menjadi ajang pemberian imbalan bagi para relawan. BUMN sudah berubah dari instrumen bisnis dan teknokratis negara menjadi perangkat yang tidak jelas peruntukannya.

Apa gunanya holdingisasi dan restrukturisasi BUMN yang dilakukan selama ini, jika pada akhirnya hanya digunakan untuk menampung orang-orang yang keahliannya sama sekali tak diperlukan oleh BUMN-BUMN kita?

Di zaman morat-marit ini, kebijakan dan fatsoen politik kita juga ternyata kian morat-marit tak karuan. (AMz)

Artikel Terkait