Banner IDwebhost
Berita

BMOIWI Pusat Ajak Seluruh Elemen Kritisi dan Kawal Pembahasan Semua RUU

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – BMOIWI Pusat kembali menggelar diskusi Publik melalui virtual dengan Tema “Apa urgensi HIP?” yang diikuti oleh 34 pimpinan-pimpinan ormas atau Pengurus yang mewakili anggota BMOIWI. Bahkan dari wilayah Aceh , Sumatera Utara, dan Papua Barat ikut berpartisipasi.

Webinar yang diselenggarakan oleh Bidang Politik bersama Bidang Hukum BMOIWI menghadirkan dua narasumber, yakni anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi MPR dari PAN Dr. Ali Taher Parasong SH. MH. dan Chusnul Mariah., P.hD, Sabtu (8/8).

Ketua Presidium BMOIWI Periode 2020-2021 Dr. Hj. Sabriati Aziz . M.PdI dalam sambutan utamanya mengatakan, BMOIWI sangat konsen dengan garis perjuangan umat Islam dan salah satu hal yang meresahkan hingga saat ini tentang UU HIP ( Haluan Ideologi Pancasila) walaupun sudah tidak masuk lagi dalam Proglenas 2020 di DPR RI dan diusulkan menjadi RUU BPIP. Hal tersebut mengandung pertanyaan besar dan terjadi penolakan di berbagai elemen bangsa.

“Sebagai bagian umat yang mayoritas serta sebagai Lembaga Federasi berkumpulnya Ormas Muslimah Tingkat Pusat terus peduli dan selalu terdepan menyuarakan dan berperan serta mengawal nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan negara,” katanya.

Sementara Presidium 2018-2019 Euis F Fatayati sebagai koordinator yang membidangi Politik mengatakan, “Webinar HIP ini menjadi agenda penting, karena menjadikan pemahaman Politik yang utuh bagi kita yang merupakan bagian dari umat untuk selalu bersama elemen bangsa.”

Euis dalam pemaparannya melanjutkan, Webinar ini menjadi salah satu peran BMOIWI secara konkrit, dari tingkat Pusat sampai Wilayah untuk memahami sejarah Pancasila dan ideologi ini dipahami yang senafas dengan perjuangan umat.

Selain itu, Ali Taher Parasong mengatakan bahwa dirinya sangat tepat dihadirkan untuk pembahasan ini karena Ali terlibat langsung dalam proses pembuatan RUU HIP ini lalu diusulkan oleh pemerintah menjadi RUU PIP.

“RUU ini di proses dengan sangat tergesa gesa. Di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa justru RUU ini dikebut, ini mengundang pertanyaan besar,” kata Ali.


Ali Taher mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh organisasi yang sangat strategis ini (BMOIWI) dan terus mendorong agar bersama DPR dalam mencermati proses pembahasan RUU HIP. “Saat HIP tidak lagi menjadi UU Prioritas di tahun 2020 namun harus terus dikawal jangan sampai RUU PIP mengotak-atik Pancasila yang sudah final,” tambahnya.

Ali juga mengajak BMOIWI untuk tidak saja mencermati RUU HIP yang sudah diubah menjadi RUU PIP, namun juga terus mengawal RUU lainnya seperti RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual), dari mana asal dan akan kemana arah RUU tersebut dan berbagai produk perundangan lainnya.


Di sisi lain Chusnul Mariah ,. P.hD Pengamat Politik dan Dosen senior Fakultas ilmu Politik UI dengan gaya khasnya berapi-api menegaskan bahwa HIP ini mesti ditolak. Menurutnya, ada hidden agenda yang pada intinya mendistorsi peran penting umat Islam dalam kontribusinya terhadap bangsa dan negara.

“Umat mencemati dan mewaspadai RUU HIP yang jadi RUU PIP. Walaupun RUU PIP hanya membahas tugas dan fungsi ,tapi jangan sampai mengutak -atik Pancasila sebagai bagian utuh,” kata Chusnul.

Menurut tesisnya, jika seorang yang mengamalkan Pancasila mereka juga yang bersyariat Islam. Dia mengajak seluruh elemen untuk menjadikan umat Islam bersatu dan berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara.

“Mari bersama mengawal dalam berbagai elemen Bangsa baik tingkat pusat sampe Wilayah menjadikan kantong-kantong garda perjuangan guna menjadikan gerak umat islam bersatu dan berperan penting dalam pembangunan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Dr. Padlia Parakasi M.Pd sebagai Moderator yang juga Sekjend BMOIWI periode 2018-2023, merangkum dan membuat catatan ktitis dari kegiatan Webinar ini baik dari narasumber dan partisipan.

Pada intinya ketika BMOIWI dengan 34 ormas yang bernaung dan memiliki jaringan luas di seluruh Wilayah Indonesia perlu berkontribusi nyata dalam bentuk gerakan-gerakan untuk memberikan penguatan bagi umat, mengawal dan mengkritisi berbagai payung hukum undang-undang yang sangat vital terhadap keumatan dan kebangsaan, melaksanakan aktivitas-aktivis nyata di berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan dan dakwah, Politik dan hukum untuk keumatan .

Selain itu, Padlia menyimpulkan, yang terpenting lagi mempersiapkan kader-kader pemimpin masa depan bangsa yang nantinya ikut menentukan landasan arah kebijakan pembangunan Bangsa.

“Sejak dini mesti dipersiapkan, kelak menjadi pemimpin bangsa yang berdaulat dan memiliki ideologi yang kuat bersama umat Islam sebagaimana harapan dan cita-cita para pendiri bangsa,” pungkasnya. (Fn)

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker