Banner IDwebhost
Dunia IslamFeatured

KBPII Dukung Judical Review UU Cipta Kerja ke MK

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) Nasrullah Larada menilai undang-undang Cipta Kerja merugikan rakyat kecil dan berpotensi merusak lingkungan hidup.

“Secara substansi undang-undang ini banyak menuai kontroversi. Ada beberapa hal yang baik untuk menggerakkan roda ekonomi, namun banyak hal yang dirasakan merugikan kepentingan rakyak kecil dan lingkungan hidup,” kata Nasrullah dalam pers rilisnya, Kamis (8/10) di Jakarta.

Nasrullah menjelaskan, banyak pihak yang menduga ada vested interest atas pengusulan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, yaitu dengan memanjakan para pemilik modal (asing dan aseng). Hal ini disinyalir dari banyaknya pasal mengenai kemudahan untuk berusaha dan berinvestasi, sementara banyak pasal yang merugikan tenaga kerja baik atas jaminan keselamatan, kesejahteraan dan keamanan, serta mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.


“Sakwasangka ini makin membesar dengan proses pembahasannya yang cukup singkat, nyaris hanya enam bulan waktu yang diperlukan untuk membahas substansi UU yang naskah RUU nya setebal 1028 halaman, dengan 11 klaster materi. Hal ini terbilang sangat cepat jika dibandingkan dengan kebiasaan DPR dalam melakukan pembahasan UU lainnya,” tambah Nasrullah.

“Dengan berbagai alasan, pembahasan RUU ini juga tidak membuka ruang partisipasi publik. Tidak banyak pemberitaan terkait dilakukannya rapat dengar pendapat dengan masyarakat mengenai RUU Cipta Kerja ini. Mudah disimpulkan bahwa proses pembahasan RUU ini tidak transparan dan banyak hal yang disembunyikan. Ini menunjukkan sikap otoriter dari DPR dan Pemerintah terkait inisitaif RUU ini,” tegas Nasrullah.

Oleh karena itu, lanjutnya, ” Kami mengecam sikap Pemerintah dan DPR yang memaksakan pembahasan dan pengesahan RUU ini di masa pandemi dan di tengah penolakan dari banyak kalangan. Hal ini menunjukkan sikap otoriter dan adanya jarak antara penguasa dan rakyatnya.”

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah meminta pihak-pihak yang tak sepakat dengan adanya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja untuk mengambil jalur hukum uji materi ( judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

“Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam tayangan virtual Satu Meja the Forum Kompas TV, Rabu (7/10)

Maka PP KBPII mendukung dilakukannya judicial review atas keseluruhan subtansi Undang-undang Cipta Kerja karena proses penyusunannya yang tidak transparan dan cenderung mengabaikan aspirasi publik dan banyaknya substansi yang merugikan kepentingan rakyat kecil. “PP KBPII memberikan kuasa kepada LBH Catur Bakti Untuk melakukan upaya untuk pengajuan judicial review ini,” imbuh Nasrullah.

“Karena pembahasan sangat cepat, masih banyak pasal misteri yang mengagetkan umat dan kepentingan umat Islam. Seluruh elemen umat perlu mengkaji pasal-pasal yang berpotensi merugikan umat Islam,” tambah Nasrullah.

Selain itu, KBPII mendukung dilakukannya protes publik atas Undang-undang Cipta Kerja ini secara damai dan tertib. “Bagi elemen KBPII di seluruh Indonesia dan masyarakat luas yang menyuarakan aspirasi, mohon dilakukan dengan cara damai tanpa tindakan anarkis serta tetap menjaga protokol kesehatan,” tandasnya.

Terakhir, KBPII menginstruksikan kepada segenap elemen orgasnisasi dan kader KBPII di seluruh Indonesia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wata’ala untuk keselamatan umat, bangsa dan negara dari penjajahan baru di bidang ekonomi dan budaya. (Fn)

Artikel Terkait

Check Also
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker