Banner IDwebhost
BeritaFeatured

OPSI: Subsidi Gaji Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyambut baik wacana pemerintah yang akan memberikan subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta, yaitu berupa uang tunai Rp600 ribu selama 4 bulan.

Pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah ini akan didasarkan pada pekerja yang sudah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

“Subsidi gaji ini baik dan patut didukung. Selama ini, faktanya, banyak perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga upah pekerja dipotong karena cash flow perusahaan terganggu, sementara roda produksi harus tetap berjalan,” kata Timboel Siregar, Sekjen OPSI, Jumat (7/8).

Menurut Timboel, memotong upah untuk tetap menjalankan roda produksi pilihan sulit, tetapi lebih baik dibandingkan harus mem-PHK atau merumahkan pekerja tanpa upah.

Baca juga : Menaker: Pemerintah Beri Subsidi Bagi Pekerja Peserta BPJamsostek

“Saya menilai subsidi gaji ini akan mampu mendongkrak daya beli pekerja sehingga mendukung konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi  menjadi positif,” ujar Timboel.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II yang tercatat minus 5,32 persen menjadi disebutnya persoalan serius bagi Pemerintah. Pada kuartal II-2020 ini, konsumsi terkontraksi minus 5,51 persen. “Oleh karenanya subsidi gaji ini diharapkan mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi positif di kuartal III dan IV,” tutur Timboel.

Namun demikian, Timboel mengingatkan, subsidi gaji ini harus memiliki mekanisme penerima peserta yang memang benar-benar tepat sasaran. “Jangan sampai proses di program kartu prakerja yang tidak tepat sasaran terulang di subsidi gaji ini,” kata Timboel seraya mengingatkan.

Baca juga : Survei: Gaji Jurnalis di Jakarta Memprihatinkan

Timboel menambahkan, bila disebutkan penetapan peserta penerima subsidi gaji ini berdasarkan data yang ada di BPJamsostek, Timboel memastikan subsidi ini belum tentu tepat sasaran seluruhnya, mengingat masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJamsostek, apalagi untuk pekerja outsourcing dan kontrak kerja.

“Jangan sampai hanya karena tidak didaftarkan di BPJansostek, maka pekerja tersebut tidak terjangkau oleh program Subsidi Gaji ini,” tegas Timboel yang juga Koordinatir Advokasi BPJS Watch.

Persoalan lainnya yang akan muncul, lanjut dia, adalah ada pengusaha yang mendaftarkan upahnya sebatas upah minimum agar iuran ke BPJamsostek menjadi relatif lebih kecil, padahal gaji sesungguhnya di atas Rp5 juta.

Upah miniumum tertinggi di Indonesia saat ini masih di bawah Rp5 juta. Bila ada pekerja yang bergaji di atas Rp5 juta namun didaftarkan ke BPJamsistek dengan sebatas upah minimum maka pekerja tersebut akan mendapatkan subsidi tersebut.

“Ini tidak adil. Sementara itu masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja ke BPJansostek yang sebenarnya berhak mendapatkan subdisi ini,” tegas Timboel.

Baca juga : Sampai Juli 2020, BPJAMSOSTEK Bogor Kota Bayarkan Klaim Rp420 Miliar

Timboel pun mengingatkan, menjadikan data peserta di BPJamsostek merupakan hal baik tetapi seharusnya data tersebut sebagai pembanding saja, bukan sebagai acuan.

“Saya mengusulkan agar Pemerintah, khususnya Kemnaker dan Disnaker proaktif mendatangi perusahaan-perusahaan sehingga bisa mendata langsung pekerja-pekerja yang memang terdampak Covid-19. Jangan sampai ada perusahaan yang mampu tetapi memanfaatkan subsidi ini untuk mengurangi upah pekerja sehingga pekerjanya mendapat subsidi gaji dari Pemerintah,” kata Timboel.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah yang dalam hal ini Kemenaker dan Disnaker harus berkomunikasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sehingga Pemerintah akan mendapatkan data pekerja yang valid agar pemberian subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

“Saya mendorong Pemerintah membuka ruang kepada Pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya mendapatkan subsidi gaji ini, demikian juga Pemerintah membuka ruang bagi SP/SB mendaftarkan anggotanya mendapatkan subsidi gaji ini dengan tetap berkoordinasi dengan pemberi kerja,” pungkas Timboel Siregar. (Azw)

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker