Berita

Aktivis Minta Dinsos Pandeglang Evaluasi TKSK

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Aktivis Pandeglang angkat bicara soal tugas dan peranan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Pasalnya TKSK merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Pandeglang melalu Dinas Sosial.

Terkait hal itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, Entis Sumantri, mengatakan bahwa TKSK harusnya lebih jeli dan kerja ektra keras.

“Fokus mengurusi beberapa persoalan sosial di tingkat kecamatan serta kelayakan hidup masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang seperti rumah tidak layak huni (RTLH),” jelas Entis Kamis (7/1) di Pandeglang.

Baca juga: Pendeglang Masuk Transisi Darurat, Lampung Selatan Memperpanjang Masa Tanggap Darurat

Menurutnya, kerja keras Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial sudah maksimal dalam merancang dan  mengusulkan banyak program kesejahteraan. Namun dalam penanganan kesejahteraan tetap masih saja ada beberapa rumah tidak layak huni di Pandeglang, yang belum tersentuh program.

Pria yang biasa disapa Tayo ini mendorong Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi terhadap TKSK agar pengontrolan dan usulan lebih dimaksimalkan lagi.

“Supaya jangan lagi ada kasus masyarakat Pandeglang yang tinggal di emperan atau di rumah yang kurang layak,” pintanya.

Baca juga: Menaker: Pemerintah Telah Bagikan 1,6 Juta Alkes Covid-19 Produksi BLK Seluruh Indonesia

Ditegaskan Entis, Kepala Dinas Sosial beserta Bidang Kesejahteraan Dinsos diharapkan mampu mengkoordinir para TKSK supaya sungguh-sungguh dalam bekerja sehingga ada sinkronisasi misi Bupati, misi Dinas Sosial dengan kinerja TKSK.

Entis yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (GPMI) lebih lanjut menjelaskan, dalam setiap pembangunan RTLH yang pembiayaannya melalui Dinsos baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN harus sesuai dan diverifikasi berdasarkan usulan desa dan masyarakat lainnya.

“Pembangunan RTLH akan lebih baik bila melibatkan pihak Koramil melalui proposal yang sudah ditandatangani kades dan camat. Itu yang jelas diverifikasi secara administrasi dan faktual di lapangan,” jelas Entis.

Baca juga: Setelah Diresmikan Jokowi, Tanjung Lesung Diterjang Tsunami

Berdasarkan prosedur tersebut menurut Entis, penting kiranya Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap kinerja TKSK agar tidak terulang peristiwa seperti sekarang.

“Ramai di media tentang masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, namun tak terdata sehingga Pemdes atau TKSK setempat sehingga tidak mendapat bantuan pembangunan,” ucapnya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Sosial Hj Nuriah mengharapkan TKSK jangan hanya sibuk dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Menurutnya TKSK juga wajib mendata semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS ada 26 jenis yang semuanya harus didata. Jumlah masyarakat miskin yang dihasilkan dari masing-masing musdes untuk pengisian melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai saat ini belum semua mengisi. Ini menjadi kewajiban TKSK untuk bekerjasama dengan canat dan pemdes. Karena semua bantuan yang diberikan sekarang By Name By Address (BNBA). Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mau memberi bantuan kalau data belum lengkap?” tegas Hj Nuriah.

Baca juga: Saatnya Mensos Non Partisan

Ditambahkan Nuriah, saat ini baru 18 kecamatan yang operator desanya sudah input ke Sistem Data Terpadu Nasional Pengentasan Kemiskinan SIKS-NG. Menurut Nuriah jika data masyarakat miskin tidak ditetapkan dalam musdes dan tidak diinput ke SIKS-NG, jangan berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah.

Piraku kudu Ibu anu input data (Tidak mungkin Ibu yang harus input data), kan bingung karena datanya di masing-masing desa. Dari tahun 2015 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak pernah diverifikasi dan divalidasi (VerVali) padahal sejak tahun 2017 sudah diberlakukan,”

Karena itu Nuriah berharap, ke depan semua TKSK lebih serius dalam bekerja, dan berkoordinasi dengan desa dan Dinsos. (RI-AMz)

Back to top button