Banner IDwebhost
BeritaFeatured

Pendidikan Indonesia Terancam Bahaya, PB PII Bentuk Tim Ad Hoc

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Selama pandemi Covid-19, kondisi pendidikan di Indonesia semakin terancam, sekolah masih ditutup dan banyak pelajar tidak mampu mengikuti pembelajaran daring.

UNICEF, WHO dan IFRC dalam COVID-19 Prevention and Control in Schools (Maret, 2020) menyebut bahwa ketika situasi persebaran virus semakin cepat maka sekolah harus ditutup dan proses pendidikan harus tetap berjalan melalui kegiatan pembelajaran online dengan menggunakan berbagai media.

Data UNESCO (2020) menyebut 1,5 miliar siswa dan 63 juta guru ditingkatan sekolah dasar hingga menengah di 191 negara yang terdampak pandemi Covid-19, sedangkan Indonesia menyebutkan penutupan sekolah karena kasus Covid-19 diantaranya sebagai berikut :

  1. Affected Learners (jumlah siswa/mahasiswa) : 68,265,787 Jiwa. (females : 33,247,703), (males : 35,018,084)
  2. Pre-premary School (PAUD/sederajat) : 5,909,251. (females : 2,736,317 ), 3,172,934 (males)
  3. Primary School (Sekolah Dasar/sederajat) : 29,425748 Jiwa. (females : 14,056,824), 15,368,924 (males)
  4. Secondary School (Sekolah Menengah) : 24,893,570 Jiwa. (females : 12,240,783), (males : 12,652,787).
  5. Tertiarty School (Perguruan Tinggi) : 8,037,218 Jiwa. (females : 4,213,779), (males : 3,823,439)

Dunia pendidikan kemudian, ‘terpaksa’ putar haluan untuk mengubah cara belajar berbasis perjumpaan tatap muka menjadi pembelajaran daring.

Transformasi digital secara terpaksa ini adalah cara yang paling aman untuk memutus penyebaran wabah akibat virus corona. Sebab, hak para siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan jiwa.


Namun, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyoroti persoalan pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orangtua tidak memiliki kapital memadai untuk mengakses perangkatnya.

Ketua Umum PB PII Husin Tasrik Makrup Nasution mengatakan, pembelajaran daring tidak akan terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki komputer, handphone, atau kuota dan jaringan internet yang memadai.

Dikutip dari akurat.co, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Valentina Gintings, menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID19.

“Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi,” ujar Valentina Gintings dalam webinar KemenPPPA, Selasa, (23/6).

Menanggapi hal ini, Husin menyatakan bahwa peran negara lemah dan ketidakseriusan pemerintah terhadap kondisi pendidikan di masa pandemi Covid-19.

“Meningkatnya angka kekerasan pada anak ini juga dampak dari ketidakseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan alternatif pembelajaran,” tambah Husin.

Menurutnya, tidak semua orangtua dapat mengajarkan mata pelajaran sekolah kepada anaknya. “Inilah yang membuat orangtua merasa terbebani, sedangkan tidak semua orangtua bisa menjadi guru sekolah,” imbuh Husin.

Oleh karena itu, PB PII akan membentuk tim ad hoc guna mengawal pemulihan pendidikan.

“Kami akan membentuk tim ad hoc agar pendidikan kita segera pulih dan kami juga mendorong seluruh organisasi pelajar untuk berkonsolidasi,” pungkas Husin. (Fn)

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker