Banner IDwebhost
ArtikelFeatured

Catatan Kritis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Banner IDwebhost

Oleh: Sofian

Update data menunjukkan bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melanda ke 200 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang juga tidak luput dari penyebaran virus covid-19 ini. Untuk kasus di Indonesia berawal pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 yang pertama, yaitu dua kasus warga Depok, selanjutnya Badan kesehatan dunia WHO menetapkan wabah Corona sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Perkembangan saat ini menunjukkan berdasarkan update terbaru jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) yang dirilis pada hari ini pun masih memperlihatkan peningkatan. Angka kematian pasien Covid-19 juga terus bertambah. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diperbaharui pukul 15.40 WIB, Senin (6/4) total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 2.491 pasien dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Akan tetapi malah sebaliknya menurut prediksi malah akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan apabila tidak dilakukan langkah-langkah yang luar biasa di dalam melakukan penanggulangan covid-19 ini.

Sebagai bagian dari langkah-langkah didalam melakukan penanggulangan virus Covid-19 pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Kemudian pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengatasinya, serta menerbitkan Perppu yang melegitimasi rencana kebijakan pemerintah mengatasi krisis keuangan akibat Covid-19. Kebijakan ini menganulir wacana darurat sipil yang dikemukakan Presiden sehari sebelumnya.

Ketiga langkah-langkah pemerintah tersebut diterbitkan serta dikeluarkannya kebijakan pada tanggal 31 Maret 2020 dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19); dan
  3. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Akan tetapi persoalannya adalah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyusul pandemi virus Corona (Covid-19) ini belum tentu berjalan efektif. Pasalnya Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam PP 21/2020 belum dilakukan scara menyeluruh, karena hanya mencakup kretaria Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tatacara penetapan status PSBB oleh Menteri Kesehatan. Setelah mencermati beberapa pasal yang terdapat di PP 21/2020, terlihat tidak adanya mekanisme aturan yang mengatur terkait pengganti (kompensasi) dari dampak covid -19 terhadap warga masyarakat baik itu berupa kompensasi kebutuhan pokok/dasar maupun BLT. Dan Dalam berbagai regulasi yang dirilis pemerintah, baik Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) maupun permenkes, tidak memuat sanksi maupun kompensasi. Sanksi seharusnya mestinya diberikan bagi mereka yang melanggar. Begitu juga dengan kompensasi, diberikan kepada mereka yang terdampak langsung dari kebijakan ini.
Jangan sampai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya bisa jadi sekadar imbauan belaka karena cenderung masih belum tegas. Karena seharusnya Sanksi dan kompensasi harus ditegaskan secara beriringan. Sebab, aturan yang baik mestilah diiringi dengan sanksi dan penghargaan. Yang melanggar diberi hukuman, yang menaati diberi penghargaan.

Kompensasi adalah turunan dari ketaatan warga masyarakat atas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB), ada banyak warga masyarakat yang ekonominya terganggu. Mereka tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Sebagian dari mereka itu justru bekerja harian untuk menutupi kebutuhan harian mereka. Kelompok masyarakat seperti inilah yang perlu diberi kompensasi oleh pemerintah.
Selanjutnya beberapa pasal yang kontra produktif, butuh penjelasan berkaitan dengan pasal 4 ayat a. peliburan dan tempat kerja. Liburan sekolah, liburan kampus. Beda dengan yang dimaksud belajar dari rumah atau Work From Home bekerja dari rumah. Berikutnya pasal yang mengatur tentang kriteria pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana pada pasal ayat 1 disebutkan PSBB harus memenuhi kreteria yaitu jumlah kasus/jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat kebeberapa wilayah. Pertanyaanya adalah kenapa mesti menunggu harus ada korban kematian dulu baru boleh mengajukan PSBB padahal negara harus melindungi setiap warga negara nya sebagaimana amanah UUD 1945.

Virus Covid-19 ini merupakan katagori yang sangat serius serta luar biasa didalam penyebarannya. Sehingga kita terus mendorong serta memberikan dukungan kepada pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah kongkrit didalam melakukan penanggulangan virus Covid-19. Hal itu tentunya dengan cara-cara yang tepat serta luar biasa. Akan tetapi kita melihat dari beberapa kebijakan serta aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dirasa masih belum efektif. Bahkan masih dianggap belum progresif serta responsif di dalam hal memutus mata rantai sera penanggulangan Covid-19. Hal itu terbukti dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan dirasa masih belum mampu menjawab persoalan Covid-19 terutama aturan permenkes no 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sangat rumit serta syarat dengan proses yang sangat birokratis.

Sebagai saran untuk dipertimbangkan Presiden hendaknya segera membuat revisi PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Permenkes Nomo 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan menambahkan materi muatan terkait dengan pemberian sanksi serta konpensasi secara detail didalamnya serta tatacara penetapan dan mencabutan kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta kreteria dan pelaksana karantina rumah, karanti nawilayah dan karantina rumah sakit.

Selanjutnya dengan adanya pengaturan tentang Pembasatan Sosial Berskala Besar (PSBB) berkaitan dengan Karantina Wilayah, secara otomatis hendaknya diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. dimana Apabila telah terjadi darurat kesehatan kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk Karantina Wilayah maka pemerinta hwajib memenuhi hak dasar masyarakat sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan:

“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait”

Sebagai penutup Seharusnya Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini hendaknya konsen terhadap pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanana dari Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bertujuan untuk menjabarkan secara detail dan rinci Undang-undang tersebut untuk dapat dilaksanakan secara utuh serta efektif. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB ini walaupun kedudukannya sama akan tetapi PP No 21 Tentang PSBB ini tidak dan belum menjelaskan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jangan sampai dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar yang di tuangkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 ini pemerintah terkesan melempar tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah serta dianggap abai serta enggan bertanggungjawab lahir dan batin didalam menanggulangi pandemi virus Covid-19.

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker