Banner IDwebhost
ArtikelFeatured

PSBB dan Bantalan Sosial Melawan Covid-19

Banner IDwebhost

Oleh : Chazali H. Situmorang (Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS)

Dalam artikel saya terdahulu dengan judul : “Banjir Regulasi Covid-19”, kita mengapresiasi dengan terbitnya sekaligus 3 regulasi yaitu; Perppu Nomor 1/2020, PP No.21/2020, dan Perpres No.11/2020., pada tanggal 31 Maret 2020, dan dilanjutkan dengan keluarnya Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB.

Setelah dicermati lebih lanjut, ternyata ada beberapa kelemahan dalam berbagai regulasi tersebut, sehingga dikhawatirkan tidak dapat dengan cepat merespon wabah covid-19 yang terus bergerak cepat, menuju puncak kurva yang tidak dapat diprediksi secara tepat sampai kapan waktunya. Kekeliruan saya dalam membaca PP No.21/2020 di artikel tersebut, ternyata hanya membatasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, khusus untuk PSBB tidak mengkaitkannya dengan Karantina Wilayah.

Lebih dalam kita mencermati regulasi yang diterbitkan pemerintah, sejauh mana memberikan daya ungkit yang signifikan untuk mengendalikan virus corona yang sedang mengganas saat ini.

Jelas sumber hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatasi kedaruratan kesehatan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Khususnya terkait dengan kategori Bencana Non Alam, yang antara lain adalah terjadinya wabah.

Hakikat UU Nomor 6 Tahun 2018, penentuan karantina wilayah dan PSBB ditetapkan oleh Menkes. Lihat Pasal 49 ayat (3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Tetapi substansi PP 21 Tahun 2020, hanya mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Padahal UU Kekarantinaan Kesehatan dimaksud memerintahkan kepada pemerintah untuk menerbitkan PP terkait bagaimana kriteria dan pelaksanaan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah. Lingkup PP dimaksud harus meliputi lingkup Karantina ( rumah,  wilayah, dan Rumah sakit), dan lingkup Pembatasan Sosial Berskala Besar.  Sebab kedua hal tersebut, saling terkait satu sama lain dalam operasional di lapangan.

Pemerintah tidak mencantumkan kriteria dan pelaksanaan karantina dalam PP dimaksud, hanya terbatas melaksanakan PSBB, dengan alasan yang tidak jelas. Tetapi banyak pihak menduga, pemerintah tidak mau terbebani akan dituntut melanggar UU No.6/2018, karena tidak melaksanakan pasal 55 (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Apakah berarti pemerintah lepas tangan? Ternyata pemerintah punya strategi yang berbeda. Menunjukkan pemerintah bertanggung jawab dan peduli dengan rakyat miskin dan mereka yang tidak mampu, maka digunakan skema Bantuan Sosial, atau Social Safety Net atau bantalan sosial.

Berbagai program bantuan sosial itu sudah masuk dalam RPJM dan RKP 2020, pada sektor Perlindungan Sosial. seperti program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, kartu pra kerja. Yang baru adalah bebas rekening listrik 450 VA, dan potongan 50% untuk pemakai 900 VA, untuk 3 bulan, dan keringanan pembayaran kredit rumah dan kendaraan.

Program Bansos yang sudah dilaksanakan oleh Kemensos selama ini, di eksten jumlah peserta dan satuan biayanya, karena wabah covid-19. Bansos dimaksud dikemas dalam program perlindungan sosial sebesar Rp. 110 triliun, untuk kesehatan Rp. 75 triliun,  untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp. 70,1 triliun, dan Rp. 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi  nasional. Total anggaran sebesar Rp. 405,1 triliun.

Seharusnya untuk kesehatan lebih dari Rp. 75 triliun, mengingat persoalan utama covid-19, adalah bagaimana upaya intensitas  pelayanan kesehatan di faskes-faskes yang perlu ditingkatkan dan diperluas  secara maksimal, mulai penanganan fasilitas RS, ruang ICU, ventilator, APD, alat Rapid Test, SWAB, dan PCR yang harus ditingkatkan jumlah titik pelayanannya. Karena terkait dengan  nyawa manusia.

Juga diperlukan  ketersediaan Masker, desinfektan, hand sanitizer, obat-obat untuk peningkatan imunitas, yang harganya terus bertambah berlomba dengan kenaikan jumlah terinfeksi covid-19. Tidak kalah penting adalah mobilitas petugas kesehatan, untuk mengendalikan di remote area, di wilayah Indonesia yang luas dan kepulauan. Nyawa manusia harus diatas segala-galanya, itulah hakekat manusia Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Saya tidak habis pikir, untuk pemulihan ekonomi nasional hampir 40% dari total alokasi dana, yaitu Rp. 150 triliun. Siapa yang memanfaatkan dana ini, apakah UMKM, pengusaha besar, dan para pejabat-pejabat yang berkolaborasi dengan pengusaha AA ( Asing, Aseng).

Untuk kepentingan landasan hukum agar penggunaan dana APBN ataupun pos APBD, tidak dianggap melawan hukum dan dapat dilakukan secara leluasa, maka dibuatlah Perppu Nomor 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 2 memberikan keleluasaan relaksasi untuk meningkatkan pinjamannya, yang selama ini dipatok 3% dari PDB, dilonggarkan tanpa batas maksimum. Kita cermati Pasal 2 tersebut bunyinya;  dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: a.menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:  1.melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;

Sedangkan Pasal 27, memberikan imunitas kepada mereka yang bertanggungjawab melaksanakan UU dimaksud. Bunyi pasal 27:

Ayat  1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Ayat 2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. 

Kedua pasal tersebut diatas, mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Ada potensi akan semakin membengkaknya hutang pemerintah,  dan tidak bagian dari kerugian negara, tapi penyelamatan ekonomi dari krisis, serta  para pelaku penyelenggara negara bukan objek gugatan dalam pradilan tata negara.

Perppu tersebut, tidak ada menekankan pentingnya GCG, sehingga potensi terjadinya moral hazard atau bahkan fraud, berpeluang terjadi. Karena  mengandalkan iktikad baik, dan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Wadoh kebal tenan itu tim keuangan. Tapi tidak perlu khawatir, ada jaminannya yaitu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu kita garis bawahi, bahwa Perppu dimaksud, bukan saja untuk urusan covid-19 saja, tetapi ada kepentingan lain yang lebih besar dibaliknya. Yaitu soal krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang terjun bebas bisa minus 0,4% kata Sri Mulyani, yang berhimpitan dengan wabah covid-19.  Maka itu jangan heran jika waktu relaksasi defisit anggaran di atas 3% itu, diberikan waktu 3 tahun, sampai tahun 2022, cukup lama dan cukup leluasa ya.

Kembali ke soal PSBB, maka sesuai dengan amanat PP Nomor 21/2020, diperintahkan Menkes menerbitkan Permenkes Nomor 9/2020 tentang Pedoman PSBB. Pedoman ini dikritik keras oleh anggota DPR Komisi IX ( Saleh Daulay), komentarnya “sangat birokratis, tidak menggambarkan suasana kritis”.

Kalau kita mau jujur, memang Pedoman itu, hanya sekedar ada untuk memenuhi kewajiban Menkes menerbitkan pedomannya.

Birokrasi yang semakin panjang terlihat dalam tata cara penetapan status PSBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkes 9/2020 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan berdasarkan: sejumlah data, yaitu peningkatan kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu dan laporan transmisi lokal.

Padahal sudah brlangsung dalam sebulan ini, setiap hari Pemerintah Pusat melakukan penghimpunan dan pengolahan data-data dimaksud pada setiap wilayah di Indonesia berdasarkan laporan setiap laboratorium tes COVID 19 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah terkait Covid-19, dr. Achmad Yurianto.

Sensitivitas terhadap crisis juga tidak terlihat dalam Permenkes itu, karena untuk mengevaluasi pengajuan PSBB oleh Pemerintah Daerah, perlu dikaji oleh Tim Ahli. Konsekuensinya dibuat lagi Tim Ahlinya. Diterbitkan lagi SK Menkes. Diberi waktu 2 hari. Buat apa Tim Ahli tersebut? Dirjen P2P Kemenkes punya segudang tim ahli secara fungsional, dan juga ada Puslitbangkes, dan dapat mengajak kementerian lain terkait secara fungsional, dan saya yakin sudah dilakukan dan sudah ada peta penyebaran epidemiologis nya di seluruh wilayah, karena itulah tupoksi Ditjen P2P Kemenkes. Kenapa harus dibuat ad hocyang menghabiskan waktu dan menimbulkan biaya untuk honor Tim.

Semua proses  bisa dilakukan dengan on line system, dan tidak perlu sampai 2 hari, 1 jam saja cukup. Datanya kan sudah ada. Itulah namanya manajemen kedaruratan, bukan manajemen mengulur-ngulur waktu. Harus terbayang di kepala kita, bahwa saat ini sedang saling mengejar peningkatan orang yang terinfeksi, dan meninggal dunia. Dalam 2 hari bisa sampai lebih 300 orang yang terinfeksi, dan puluhan yang meninggal tidak tertolong. Pak Menkes apa tidak sejauh itu Bapak berpikir?.

Sepertinya Menkes dr.Terawan ini mengikuti irama Istana. Contoh kasus adalah yang dialami Gubernur DKI Anis. Tanggal 28 Maret 2020 mengajukan permohonan Karantina Wilayah untuk DKI kepada Presiden. Tanggal 31 Maret 2020, Jubir Istana Fajrul Rachman mengatakan Presiden menolak permohonan itu. Hari itu juga Presiden Jokowi mengumumkan ketiga regulasi covid-19. Mengatur tentang kebijakan PSBB.

Kemudian Anis mengajukan pelaksanaan PSBB kepada Menkes, sesuai dengan PP 21/2020. Menkes belum bisa proses karena belum  menerbitkan Permenkes tentang Pedoman PSBB.

Setelah Permenkes Nomor 9/2020, terbit, maka juga belum bisa diproses, karena menunggu lagi dibentuknya Tim Ahli, yang melakukan kajian. Dan beritanya SK sudah diterbitkan. Dalam 2 hari mereka bekerja.

Dunia juga tahu, bahwa DKI Jakarta epicentrum covid-19, angka kematian dan terinfeksi tertinggi dari seluruh propinsi. Data apa lagi yang perlu dikaji.

Seharusnya, jika sens of crisis dimiliki oleh pejabat negara, bayangan saya yang puluhan tahun bekerja sebagai birokrasi sampai pada level pimpinan tinggi madya, maka saat surat Gubernur Anis tanggal 29 Maret 2020 sampai ke Presiden, ditelaah oleh mensesneg kepada Presiden,  yang isinya menyarankan kepada Presiden untuk diteruskan kepada Menkes agar diproses dan ditindaklanjuti dengan mengacu pada PP yang akan terbit waktu dekat ini. Apakah Mensesneg melakukan hal tersebut, wallahualam bissawab

Kita tidak enak mendengarnya, jika yang muncul di media mengutip omongan Jubir Istana bahwa Permohonan Anis ditolak. Padahal yang diusulkan Anis, emergencydan urusan kemanusiaan. Apa tidak bingung masyarakat.  Standar moral sebagai pejabat negara itu harus terukur dan terstandar. Jubir Istana harus sangguo menjaga itu. Juru bicara Istana itu, tidak sama dengan Juru Bicara Kampanye.  Sebab Jubir merupakan figur sentral yang menjadi perhatian masyarakat. Jubir  menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Presiden.

Seorang Jubir harus mendalami dan memahami apa suasana batin dan keinginan Presiden baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Oleh karena itu Jubir Istana harus berhati-hati jangan sampai terjadi persepsi yang berbeda antara apa yang dimaksudkan Presiden dengan yang disampaikan Jubir Istana.

Permenkes 9/2020 itu, secara substansi lebih bersifat pasif. Kemenkes tugasnya hanya menyetujui usulan PSBB oleh Kepala Daerah, dan yang diusulkan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangnan covid-19.  Menkes tidak boleh pro aktif menetapkan suatu wilayah harus PSBB karena sudah memenuhi kriteria sesuai pasal 2. Sebab ada konsekuensi pembiayaan untuk penduduk wilayah yang menjadi cakupan PSBB, disamping tidak ada perintah regulasi untuk itu.

Posisi dr.Terawan sebagai Menkes sangat dipertaruhkan dalam menangani covid-19 yang mengacu pada PP 21/20202,  Perpres 11/2020 dan Permenkes 9/2020.  Hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang melakukan survei terhadap masyarakat terkait kinerja pemerintah dalam menangani virus corona (COVID-19) dinilai negatif.

 Survei ini menggunakan data analyst yang dikumpulkan dari Twitter yang membicarakan virus corona sebanyak 145.000 orang dan 6 portal berita online terbesar. Data tersebut diamati sejak Januari-Maret 2020.

Hasilnya, tampak respons negatif dari masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah menangani virus corona. Dari 135.000 orang yang telah disaring, sebesar 66,28% memperlihatkan respons negatif sedangkan respons positif hanya 33,72%.

“Itu sentimen negatif ke pemerintah tinggi sekali sekitar 66,28%. Jadi saran kami pemerintah harus menaikkan sentimen positif dengan cara jujur, transparan, kemudian sungguh-sungguh dan tidak menganggap remeh,” kata Didik dari INDEF melalui telekonferensi, Minggu (5/4/2020).

Didik menjelaskan, alasan masyarakat cenderung tidak puas karena komunikasi antar pemerintah terkait penanganan virus corona sangat buruk. Yang paling banyak mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden dan Menkes itu belepotan komunikasinya. Itu hal pertama yang kita lihat dari penelitian ini. Dua orang ini sentimen negatifnya paling tinggi, ini harus diperbaiki” sebut nya.

Dipihak lain, dari sisi pemerintah daerah, para Kepala Daerah mikirnya berulang-ulang untuk mengajukan PSBB karena ada konsekuensi anggaran untuk membiayai kebutuhan dasar penduduknya ( lihat pasal 4 ayat (5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan).   walaupun ada relaksasi penggunaan anggaran sesuai dengan Perppu Nomor 1/2020. Tetapi harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan. Ada ketakutan Kepala Daerah dibelakang hari, persoalan relaksasi anggaran menjadi amunisi untuk “memukul” Kepala Daerah secara politik. Tidak semua Kepala Daerah yang berani melawan “pukulan” tersebut.

Demikian juga dengan Tim Gugus Tugas Nasional. Ketua Tim Gugas, juga akan berpikir berulang-ulang  untuk mengusulkan PSBB dan akan berkomunikasi dengan Kepala Daerah untuk dukungan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4). Sebab BNPB tidak ada menyediakan dana untuk terkait dengan pasal 5 ayat (4) tersebut.

Jika seperti itu suasananya, dikhawatirkan akan terjadi stagnan pelaksanaan PSBB. Daerah akan melaksanakan PSBB sesuai dengan keinginan, selera  dan kebutuhan masing-masing daerah tanpa meminta persetujuan Menkes, tanpa terikat untuk penggunaan biaya secara terukur, tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada, dan dukungan dari belanja sektor kementerian. Bahkan sejauh ini sudah ada beberapa Daerah yang melakukan Karantina Wilayah.

Celakanya, jika pengajuan PSBB mengalami stagnan, tidak demikian dengan sang virus corona. Virus melaju dengan gagah perkasa. Minggu ini, kenaikan terinfeksi per hari hampir dua kali lipat dibandingkan dengan minggu lalu. Demikian juga Case Fatality Ratemendekati 10% dibandingkan minggu lalu sekitar 8%.

Jadi benarlah  apa yang dikatakan anggota DPR Komisi IX Saudara Saleh Daulay, bahwa Permenkes 9/2020, masih bersifat birokratis, sehingga tidak efektif. Pedoman tersebut juga jauh dari konsep Manajemen Crisis, yang bersifat emergency dan kedaruratan kesehatan. Perhatikan saja begitu banyaknya pengecualian yang dilakukan, sebagaimana ada dalam Lampiran Pedoman PSBB.  Dengan semakin banyaknya pengecualian, akan semakin banyak juga virus yang dibawah manusia sebagai career dalam pengecualian  tersebut. Bagaimana memutus mata rantai penularan dapat efektif?.

Oleh karena itu, implikasi dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, adalah korban jiwa dan terinfeksi semakin banyak dan cakupan wilayahnya luas. Waktu penurunan outbreak wabah juga semakin  lama.  Kapan pastinya, susah diprediksi. Karena serba unpredictable. Sekali lagi, yang pasti korban tewas dan terinfeksi covid-19 bertambah.

Sebagai masyarakat, mari kita melawan virus corona sesuai dengan kemampuan, peran, dan partisipasi masyarakat untuk melakukan physical distancing sesuai dengan protokol WHO, termasuk harus memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika semua unit keluarga melakukan hal tersebut, maka mata rantai penyebaran virus corona dapat diputuskan. Semoga.

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker