Banner IDwebhost
Dunia IslamFeatured

GNPF – Ulama Desak Pemerintah Indonesia Ambil Langkah Diplomatik Terhadap Pelanggaran HAM di India

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Protes warga India soal UU Kewarganegaraan telah memakan korban jiwa. Diketahui, UU Kewarganegaraan India diskriminasi kepada umat Islam. UU Kewarganegaraan ini merupakan sebuah UU yang diamandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955. UU Amandemen Kewarganegaraan ini sudah disahkan pada 12 Desember 2019.

UU diskriminatif ini pun menuai banyak kritik dari berbagai negara dan organisasi masa di dunia. Termasuk di Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-Ulama), dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) mendesak Pemerintah India segera menghentikan kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok Hindu radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga didesak mengambil langkah diplomatik dan politik dalam kapasitasnya sebagai bagian penting dari Gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atas kekejaman yang terdjadi di India tersebut.

Ketua Umum FPI, Sobri Lubis, mengatakan selama beberapa pekan terakhir terjadi tindak kekerasan bahkan sudah mengarah ke pembantaian dan genosida terhadap warga muslim yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Hindu radikalis, ekstrimis, dan intoleran di India.

Dia melanjutkan, tindakan brutal dan kejam tersebut justru mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Video yang telah banyak beredar memperlihatkan aparat keamanan melakukan pembiaran, bahkan juga terlibat dalam aksi kekerasan dan pembantaian tersebut.

“Sehubungan dengan itu, kami mengutuk keras berbagai tindakan kekerasan dan pembantaian ummat Islam yang dilakukan oleh kelompok Hindu radilakalis, ekstrimis, dan radikalis India yang disponsori oleh Rezim Narendra Modi,” ujar Sobri.

Dia juga mendesak Pemerintah India segera menghentikan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India dan menangkap para pelaku persekusi, termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis ekstrimis yang mensponsori berbagai tindak kekerasan.

Menurut Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Muhammad Martak, berbagai tindak kekerasan dan kekejaman terhadap muslim di India semakin massif setelah pemerintah setempat mensahkan UU Kewarganegaraan yang sangat tidak adil dan diskiriminatif terhadap ummat Islam di sana. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah India segera mencabut UU terebut. Pasalnya, UU ini telah digunakan oleh kelompok radikalis ekstrimis India sebagai dalih melakukan berbagai tindakan presekusi terhadap umat Islam India.

“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kecaman dan protes keras kepada Pemerintah India atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di India”. kata Yusuf kepada tim media.

Yusuf juga meminta pemerintah harus memanggil Dubes India untuk Indonesia dan meminta penjelasan sekaligus menyampaikan kecaman dan protes keras kepada Pemerintah India atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di India.

Dia mengingatkan Indonesia adalah pendiri Gerakan Non Blok. Indonesia juga tokoh penting Organisasi Konferensi Islam (OKI).

“Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengambil langkah diplomatik dan politik terhadap pelanggaran HAM berat terhadap muslim yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstrimis dan intoleran di India.” tambah Yusuf.

Dalam kaitan hubungan internasional, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif meminta Pimpinan dan Anggota DPR-RI mendesak Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri Politik Bebas Aktif.

“Bebas artinya Indonesia tidak terikat atau memihak salah satu blok kekuatan. Sedangkan aktif maksudnya Indonesia aktif menciptakan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi seperti yang tercantum dalam paragraf 4 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi, “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..,” katanya.

Slamet pun mengimbau lembaga-lembaga kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional memberi perhatian yang adil dan proporsional atas terjadinya pelanggaran HAM berat terhadap muslim di India. Mereka tidak boleh diam manakala terjadi pelanggaran HAM berat atas ummat Islam.

Perlu diulas kembali, Perdana Menteri Narendra Modi telah menerbitkan dan mensahkan Undang Undang yang sangat diskriminatif terhadap umat Islam. UU Kewarganegaraan ini hanya memberi hak kewarganegaraan kepada imigran yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang datang ke India sebelum tahun 2015 berasal dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Hak serupa tidak diberikan kepada imigran yang bergama Islam.

Umat Islam yang memprotes diterbitkannya UU diskriminatif tersebut dibalas oleh kelompok Hindu radilakalis, ekstrimis, dan intoleran yang didukung oleh negara dengan melakukan perusakan, pembakaran, dan penghancuran terhadap masjid-masjid dan al Quran sebagai kitab suci umat Islam. Umat Islam di India juga mengalami persekusi, penangkapan, pengusiran, penyiksaan secara keji, dan pembunuhan hingga meyebabkan terjadinya puluhan korban jiwa.

Terkait dengan pernyataan sikap FPI, GNPF-Ulama, dan PA 212 ini, mereka menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta, pada hari ini, Jum’at, 6 Maret 2020, pukul 13.30 WIB hingga selesai. (Fn)

Artikel Terkait

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker