Berita

Mas Koko Kebumen Usulkan KPU Jatuhkan Sangsi Kepada JPPR

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Masyarakat Kotak Kosong (Mas Koko) Kabupaten Kebumen mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kebumen untuk menjatuhkan sangsi kepada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Pasalnya JPPR sebagai lembaga pemantau dinilai tidak netral dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kebumen, 9 Desember 2020 lalu.

Panggih Prasetya, salah seorang Presidium Mas Koko menyebutkan, indikasi ketidaknetralan tersebut ditunjukkan antara lain dari jejak digital Ketua JPPR Kebumen Agus Suroso.

“Agus Suroso dalam akun facebook pribadinya pernah mengunggah ajakan kepada warga NU untuk memilih Arif Sugiyanto,” jelas Panggih usai menyerahkan usulan sangsi bagi JPPR, di Kantor KPU Kebumen, Senin, 4 Januari 2020.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020: Enam Daerah di Jateng Munculkan Paslon Tunggal, Ikuti Pollingnya

Sebagai satu-satunya lembaga pemantau dalam Pilbup Kebumen yang hanya diikuti satu pasangan calon (paslon), mestinya JPPR menjadi salah satu pihak yang berpotensi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilbup.

“Tapi bukannya memanfaatkan kesempatan tersebut, Ketua JPPR Kebumen Agus Suroso malah mengucapkan selamat kepada paslon terpilih melalui akun facebook pribadinya,” ungkap Panggih.

Ucapan selamat itu menurut Panggih terlalu tergesa-gesa karena diunggah saat tenggang waktu untuk mengajukan sengketa hasil Pilbup belum berakhir.

“Pleno KPU untuk rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan 15 Desember 2020. Semestinya ada kesempatan bagi JPPR sampai 18 Desember 2020 untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK. Tapi pada 17 Desember 2020, yang dilakukan Agus Suroso justru memberikan ucapan selamat kepada paslon tunggal,” beber Panggih.

Baca juga: PDIP Jateng Menargetkan 12 Paslon Menang, 6 Paslon Diprediksi Lawan Kotak Kosong

Padahal menurut Panggih, KPU Kebumen sendiri baru akan membuat penetapan paslon terpilih setelah dikeluarkannya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dijadwalkan sekitar 18 Januari 2020.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Presidium Mas Koko akhirnya mengusulkan agar KPU Kebumen memberikan sangsi kepada JPPR. Bersama anggota presidium lainnya, Asmakhudin dan Suyatno usulan tersebut diberikan langsung kepada Ketua KPU Kebumen Yulianto, S.Kom, M.Kom yang didampingi komisioner lainnya Danang Munandar, SE, Agus Hasan Hidayat, S.Si, M.T dan Solahudin, ST.

“Selambat-lambatnya dalam waktu seminggu, KPU akan memberikan tanggapan,” ujar Asmakhudin menjelaskan respon KPU Kebumen.

Baca juga: Mencoblos Kotak Kosong Juga Memilih Pemimpin

Panggih juga menjelaskan mengapa baru sekarang pihaknya mengajukan usulan pemberian sangsi kepada JPPR.

“Tidak independennya lembaga pemantau, bukan ranah masyarakat untuk mengawasi. Jika berpedoman pada PKPU Nomor: 8 Tahun 2017 Pasal 45, KPU Kebumen sebagai pemberi akreditasi, mestinya mencabut status pemantau terhadap lembaga yang dinilai melanggar kewajiban dan larangan. Demikian juga Bawaslu yang mestinya mengawasi setiap tahapan Pilbup, mestinya memberikan teguran kepada KPU, saat ada lembaga pemantau yang terindikasi tidak independen. Tidak ada pihak yang harus melaporkan,” katanya.

Dikatakan Panggih, KPU Kebumen maupun Bawaslu Kebumen kurang responsif dengan polemik yang muncul di media sosial (medsos) seperti facebook perihal independensi JPPR.

“Baru kemudian kami pandang perlu menyampaikan usulan agar KPU memberi sangsi kepada JPPR. Usulan itu tembusannya antara lain juga kami sampaikan ke Bawaslu,” ujar Panggih mengakhiri keterangannya. (AMz)

Baca juga: Tiga Jalur Pembentukan Kepemimpinan Calon Kepala Daerah

Artikel Terkait

Back to top button