Banner IDwebhost
Berita

Imunisiasi MR untuk Masyarakat Muslim Ditunda, Menunggu Sertifikasi Halal

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Polemik tentang imunisasi MR (Measles Rubella) akhirnya diselesaikan dalam pertemuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Menteri Kesehatan dan P.T. Biofarma selaku importir vaksin MR yang digunakan untuk program imunisasi MR. Pertemuan yang berlangsung di kantor MUI jalan Proklamasi Jakarta, Jum’at (3/8) siang telah menghasilkan beberapa kesepakatan.

“Menteri Kesehatan akan menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI,” demikian penjelasan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh yang ikut menghadiri  pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan yang dipandu Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, Ketua Umum MUI memberikan arahan, bahwa sesuai Fatwa Nomor 4/2016 imunisasi pada dasarnya hukumnya mubah atau dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram, kecuali digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Sampai saat ini belum ada pengajuan sertifikasi halal untuk vaksi MR, sehingga pihak LPPOM MUI juga belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap vaksin yang diimpor P.T. Biofarma diproduksi oleh Serum Institut of India (SII). Hal ini yang memunculkan adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi kehalalan kegiatan imunisasi MR yang perlu segera direspon secara cepat dan bijak.

“Untuk itu maka Kemenkes dan Dirut P.T. Biofarma selaku importir vaksin MR berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal vaksin MR dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi MR,” jelas Asrorun.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, lanjut Asrorun, Menkes akan meminta SII selaku produsen vaksin MR untuk memberikan dokumen terkait bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan kehalalan produk. Sementara Komisi Fatwa MUI atas permintaan Kemenkes akan segera membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi MR dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.

Tags
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker