BeritaFeatured

Paman Kapel Puji Kemenlu dalam Menggoalkan Resolusi Pelindungan ABK di PBB

Banner IDwebhost



Kanigoro.com – Nasib Pekerja Migran Indonesia ( PMI) atau Awak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal perikanan berbendera asing nampaknya akan mengalami perbaikan pasca Sidang Umum PBB membuat resolusi untuk melindungi ABK.


Organisasi Paguyuban Manning Agency Karesidenan Pekalongan (Paman Kapel), yang meliputi kota/Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota/Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes menyambut baik resolusi PBB yang didorong oleh Kemenlu.


“Alhamdulillah, kami patut mengapresiasi upaya Kementerian Luar Negeri yang telah berhasil menyakinkan PBB untuk membuat resolusi Pelindungan ABK yang bekerja di kapal berbeda asing di luar negeri,” ujar Ketua Paman Kapel, Hengki Wijaya dalam siaran pers yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (3/12/2020).


Menurut Hengki, dengan adanya resolusi ini akan memberikan adanya kepastian hukum berupa kontrak kerja yang lebih jelas, dan yang lebih penting lagi adanya sanksi bagi principal (pemilik kapal) jika nanti ada ABK yang masih bermasalah setelah negara penempatan menyetujui resolusi ini.


Selain apresiasi Kemenlu, Hengki juga meminta agar pemerintah segera mengeluarkan aturan yang jelas soal ABK di dalam negeri. Hal ini penting, jangan sampai kita sebagai negara yang mendorong PBB mengeluarkan resolusi tetapi di dalam negeri kita malah belum memiliki aturan yang baku dan jelas tentang tata kelola penempatan ABK.
“Kami terus mengawal agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunann dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI,” imbuh Hengki.

Sebelumnya, seperti diberitakan media, Sidang Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi tentang kerja sama antar-negara dalam melindungi pelaut (seafarers) di tengah masa pandemi secara konsensus pada Selasa (1/12) lalu.

Resolusi yang digagas Indonesia itu telah disponsori 71 negara anggota PBB dan merupakan resolusi pertama yang menyangkut pelaut dan pengelolaan arus barang secara global.

Melalui pernyataan, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan isi resolusi tersebut berisikan permintaan terhadap negara-negara untuk menetapkan pelaut sebagai “key workers” atau pekerja sektor penting, melaksanakan ketentuan tentang keselamatan pelaut termasuk pergantian awak kapal, dan mendorong kerja sama semua pihak untuk memfasilitasi perjalanan, repatriasi, serta akses layanan kesehatan bagi pelaut.

“Resolusi ini merupakan bukti nyata kiprah Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar dalam mendorong kerja sama untuk melindungi pelaut terutama dari dampak pandemi Covid-19,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (t)

Retno mengatakan dukungan 71 negara terhadap resolusi tersebut menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan isu strategis.

Gagasan RI di PBB itu sejalan dengan upaya internasional untuk mendorong peningkatan perdagangan global dan kelancaran transportasi laut.

Sebab, sektor perkapalan mengangkut 80 persen produk perdagangan dunia dan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan virus corona (Covid-19), khususnya dalam mengangkut obat-obatan dan alat-alat kesehatan, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya. (T)

Artikel Terkait

Back to top button