Berita

Ada Beras Kuning Dalam Program BSP, Aktivis Minta Ketegasan Dinsos Pandeglang

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Penandatanganan pakta integritas sudah dilakukan para pemasok Program Sembako, pada Sabtu (30/1) lalu. Namun pemasok program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Pandeglang masih ada yang belum paham aturan dan mengabaikan prinsip 6 T pada komoditas barang untuk program Bantuan Sosial Pangan (BSP).

Hal itu terungkap akibat adanya keluhan dari salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berinisial AT yang mengeluhkan kualitas beras yang diterimanya dari e-warung atau agen BPS atas nama A. Kualitas berasnya sangat buruk dan warnanya sudah kuning. Diketahui perusahaan yang menjadi pemasok pada agent e-warung tersebut atas nama CV S.

Beras yang diterima KPM program BSP di Kabupaten Pandeglang, nampak sudah menguning.

“Saya setiap bulan menerima BPNT/BSP, cuma bulan ini saja berasnya jelek banget seperti ini, warnanya sampai kuning begitu. Tapi mau bagaimana lagi, saya juga tidak tahu apa saja yang harus diterima oleh KPM dari agen. Jadi saya mah sedikasihnya saja. Soal harga dan lainnya itu mah agen e-warung Ibu A yang atur di Kampung Ciamis, Pagelaran,” ucap AT.

Baca juga:

Adanya persoalan perusahaan pemasok yang merugikan masyarakat membuat sejumlah pemuda dan aktivis Pandeglang gusar. Menurutnya, seluruh pihak yang bersangkutan, dari Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang sampai Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan agen e-warung yang berkaitan harus dievaluasi dan dibenahi.

“Kekacauan yang dilakukan oleh pihak CV S harus menjadi tamparan bagi seluruh pihak yang berkaitan dalam program bantuan ini. Ditambah CV S masuk menjadi supplier hasil dari penentuan pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan jajarannya, dalam hal ini Dinas Sosial misalnya,” tandas Iding Gunadi, aktivis Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Wilayah Pandeglang kepada awak media, Senin (1/02).

Ditambahkan Iding, pemilik agen e-warung dan TKSK mesti dievaluasi juga.

“Fungsi TKSK sama sekali tidak berjalan di level pengawasannya terhadap komoditas bantuan. Jangan-jangan baik TKSK mapun pemilik agen e-warung ada main mata dengan supplier sehingga bisa terjadi hal seperti ini,” ujar Iding menduga.

Baca juga:

Banyaknya keluhan yang diterima KPM atas komoditi yang diterima, Iding pun menegaskan, dirinya dan kawan-kawan aktivis lainnya akan meminta ketegasan Dinas Sosial Pandeglang untuk mengevaluasi seluruh pihak yang merugikan masyarakat terkhusus CV S, perusahaan yang kepemilikannya atas nama Hj I.

“Tentu kami akan meminta ketegasan Dinas Sosial  dalam kasus ini pada suplaier CV S dan mengevaluasi. Bahkan memecat TKSK, dan mencoret agen e-warung A jika ikut bermain dengan suplaier komoditas untuk masyarakat,” pungas Iding. (KI-AMz).

Back to top button