Banner IDwebhost
Berita

Pemerintah Siap Kirim Pekerja Migran Kembali ke 14 Negara

Banner IDwebhost

Kanigoro.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membuka kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Hal ini dijelaskan dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta pada Kamis (30/7/2020) malam.

Pembukaan kembali pengiriman PMI dilaksanakan demi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Meski begitu pengiriman PMI ini akan dilakukan dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, mengungkapkan, ada 22 negara tujuan pengiriman. Namun saat ini yang siap dan akan diberangkatkan baru 14 negara. Semuanya bakal dilakukan secara bertahap.

“Pembukaan ini belum serentak bisa dilakukan semuanya. Baik ke semua negara maupun semua jabatan yang diisi untuk semua penempatan,” ungkap Aris.

Menurut Aris, hasil evaluasi kesiapan, PMI akan diberangkatkan ke 14 negara yang sudah siap. Diantaranya Aljazair, Australia, Hong Kong, Korea, Kuwait, Maladewa, Nigeria, Uni Emirates Arab, Rohingya, Qatar, Taiwan, Turki, Zambia, dan Zimbabwe.

“Tahapan pengiriman ini berdasarkan evaluasi terhadap kesiapan negara tujuan dalam faktor risiko keterpaparan Covid-19 dengan melihat proses penempaan dan mengingat sektor pekerjaan dimana PMI tersebut ditempatkan,” ujar Aris.

Dalam catatan sistem komputerisasi (sisko) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada 88.973 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang sudah siap berangkat. Pengiriman kembali PMI ini dihasilkan setelah Kemnaker mencabut Kepmenaker Nomor 151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran yang diganti oleh Kepmenaker Nomor 294/2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan, pengiriman kembali PMI ini dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sehingga ada remittance yang masuk. Meski begitu, lanjut Ida, pengiriman ini harus benar-benar beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Prinsip perlindungan hak pekerja migran harus selalu diutamakan. Bgai pemerintah, tidak ada untungnya menahan-nahan untuk tidak segera menarik Kepmenaker Nomor 151/2020. Kami hanya ingin melihat agar pihak-pihak yang terlibat sudah siap,” kata Ida.

Yang jelas meskipun wajib diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, Ida meminta agar PMI tidak dibebankan biaya lagi untuk menjalani penerapan protokol kesehatan. “Karena itu, Bank BNI 46 akan menanggung biaya tes PCR sebelum pemberangkatan,” pungkas Ida (Azw/AMz).

Tags

Artikel Terkait

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker