PKB menebar ancaman tak akan mencalonkan lagi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, jika tak mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur kebijakan sekolah 5 hari.

Sikap PKB itu dianggap sebagai upaya mempolitisasi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan Mendikbud diterbitkan justru untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah, bukan kepentingan politik.

“Saya pikir kalau PKB konsisten dan serius dengan ancaman tidak mencapreskan Pak Jokowi di 2019, sebaiknya PKB keluar dari koalisi pemerintah. Jika itu tidak dilakukan, maka ancaman PKB itu hanyalah dagelan politik,” ucap Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DKI Jakarta, M. Huda Prayoga, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).

Menurutnya, ada indikasi politisasi kebijakan yang dilakukan oleh PKB di basis Nahdlatul Ulama (NU), karena PBNU juga bereaksi keras menolak Permendikbud yang pada awalnya salah dipahami sebagai ‘full day school’.

“Ada indikasi mengambil hati dan meraih simpati warga NU agar semakin membangun popularitas PKB di kalangan NU, khususnya Pak Muhaimin Iskandar yang beberapa waktu lalu didorong PKB untuk menjadi cawapres di 2019,” ujarnya.

Huda menilai, ancaman PKB bukan saja bisa menganggu kinerja Mendikbud, tapi juga menurunkan wibawa Presiden Jokowi.

“Ya kalau orang nomor satu dengan kinerja yang cukup memuaskan rakyat terus diancam kayak gitu, ya turun dong wibawanya,” tuturnya.

“Apalagi ancaman tersebut berdasar dari kebijakan pembantu Presiden yang berikhtiar keras untuk mensukseskan nawa cita Presiden. Saya pikir ancaman ini layak menjadi kajian dan pertimbangan Presiden dan partai-partai yang akan kembali mengusung Pak Jokowi di 2019,” imbuhnya.

Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, yang melontarkan pernyataan partainya bisa tak mencapreskan Jokowi di 2019, menjelaskan bahwa sikap PKB menolak sekolah 5 hari itu berasal dari suara warga NU di bawah.

“Jadi begini soal pendapat saya itu, full day school itu dianggap oleh kalangan nahdliyin akan mematikan madrasah. Tujuan full day school yang dikatakan untuk menguatkan pendidikan karater, setelah kami kaji secara mendalam, justru sebaliknya,” ujar Maman, Rabu (9/8).

Maman –yang masih menggunakan istilah full day school– menilai kebijakan itu justru menghilangkan pendidikan berkarakter, visi strategi pendidikan melenceng, dan madrasah diniyah banyak yang mati.

“Kalau melihat dari sisi lain anak-anak kita, lama di sekolah jenuh dan juga sarana prasarana yang aman nyaman belum sepenuhnya ada. Kami menangkap itu dari berbagai kalangan kalangan yang ada di NU,” tuturnya.

Kalau kebijakan full day school tidak dicabut dan tidak dievaluasi, orang NU bakal menganggap bahwa Pak Jokowi tidak berpihak kepada umat Islam, kepada kelompok nahdliyin. Ini kritik konstruktif ya.

Meski begitu, Maman menyebut tidak akan menarik dukungan bagi Jokowi hingga 2019. “Konteks menarik dukungan tidak ada,” ujarnya. PKB adalah salah satu parpol koalisi pemerintah.

Maman justru mengkritik sikap Menag dan Mendikbud yang tidak sejalan. Menteri Agama Lukman Hakim justru mengkritik kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy.

“Mengapa tidak ada suara yang sama antara Menag dan Mendikbud, ini kritik besar kenapa tidak ada koordinasi antar kementerian,” kata Maman.

“Bahwa kami ingin Muhadjir Mendikbud menjelaskan secara komprehensif holistik. Dan juga Menag itu jangan cari aman terus, dengan menghindar menghindar. Tolong bisa bersuara jelaskan,” tutupnya.