Oleh Karman BM, Direktur Eksekutif Al Mentra Institute

Jajak pendapat Harian Umum Kompas tanggal 3 Januari menyebutkan bahwa tahun 2018 adalah tahun politik. Jajak pendapat tersebut mengungkap kekhawatiran responden akan stabilitas politik yakni terganggunya agenda-agenda kerja pemerintahan. Sebagian besar responden juga masih dihantui ketegangan politik di pilkada DKI tahun 2017 lalu yang mendominasi isu politik Indonesia.

Kekawatiran para responden jajak pedapat itu hal yang lumrah. Mengingat pilkada tahun lalu sangat menguras energi dan telah membuat masyarakat DKI terbelah. Syukurlah, meski begitu tinggi ketegangan politik Jakarta, tak satupun darah yang tumpah. Tak ada satu pun korban katena bentrok fisik.

Masih ingat suasana Pilpres 2014 lalu? Rakyat Indonesia seolah terbelah. Dan ibu kota sangat tegang. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang kita saksikan. Semua berjalan aman-aman saja. Ini tentu menurut saya adalah karena komitmen para capres dan pendukung yang kuat. Komitmen kebangsaan dan komitemen berdemokrasi. Kita harapkan begitu juga di pilkada serentak tahun ini.

Dalam setiap pemilu, baik Pileg, Pilpres, dan Pilkada, permainan isu-isu SARA, HAM dan lainnya menjadi warna yang selalu ada. Seolah olah sesuatu yang lumrah. Dipakai untuk menjegal, menyerang dan menyandera lawan politik. Mestinya hal-hal yang negatif seperti itu harus sama-sama dijauhi dan dihindari.

Satgas Politik Uang adalah Metamorposa Ide Satgas Anti Korupsi Polri?

Ada yang menarik di tengah sibuknya para peserta Pilkada mempersiapkan rekomendasi dukungan parpol, dan di saat para penyelengara pemilu menyiapkan tahapan-tahapan pemilu berikutnya, Kepolisian Republik Indonesia mengsusulkan adanya satgas anti politik uang.

Satgas ini seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, adalah upaya untuk memberikan effect deterrent bagi para pelaku dan untuk meningkatkan kualitas Pilkada. Satgas ini nantinya akan menggandeng KPK. Paling tidak sebagaimana dikatakan Pak Tito, Gakkumdu sebagai lembaga tripartite Polri, Jaksa dan Bawaslu tidak maksimal menyelesaikan tindak pidana pemilu, karena kewenangan Gakkumdu selama ini sangat terbatas.

Money politics adalah jenis tindak pidana pemilu yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok baik partai atau independen dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik. Kalau kita kalkulasi kemampuan orang untuk melakukan money politics, ini pasti butuh dana yang sangat besar. Sumber dana yang besar itu patut diduga berasal dari sumber-sumber yang tidak halal. Seperti investor politik yang sarat konsensus. Kemudian akan ditagih ketika peserta pemilu yang disumbang menang. Maka di situlah potensi tindak pidana korupsi itu berawal.

Membaca paparan Pak Tito tentang satgas Anti Money Politics ini nampaknya sasarannya adalah pemberantasan korupsi. Ini adalah niat suci Kapolri Tito Karnavian untuk memerangi korupsi. Melanjutkan usulnya yang dulu tentang pembentukam Satgas baru yang fokus urus korupsi di Polri, Satgas Anti Korupsi.

Mengingat korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi bagsa saat ini, inilah salah satu pembuktian lembaga yang dipimpin Pak Tito tersebut memperbaiki kinerja dan citranya, khususnya bidang pemberantasan korupsi. Mengingat Indonesia masih sangat rawan korupsi, sesuai Persepsi Indeks Korupsi masih berada pada posisi 37 dari 100 negara tahun 2017 versi Tranparency International Indonesia (TII).

Harapan saya satgas ini bisa menekan angka politik uang dan ujungnya akan menekan tindak pidana korupsi. Untuk itu ide Pak Tito patut kita dukung.

Jakarta, 7 Januari 2017