Inilah blunder besar Anies. Pengembang besar seperti proyek reklamasi dimusuhi, proyeknya dihentikan izinnya. Para pedagang kaki lima malah dibebaskan berjualan di badan jalan.

Oleh : Hersubeno Arief

Gubernur DKI Anies R Baswedan terus menerus membuat “blunder”. Belum selesai kontroversi memfasilitasi pedagang kaki lima di Tanah Abang berjualan di jalan raya, sekarang malah membentuk KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) Ibukota dengan gaji “super gede.”

PKL itu tidak perlu dibantu dan difasilitasi. Kehadiran mereka selalu mengganggu, membuat lalu lintas macet. Membuat kota jadi semrawut. Beda dengan para konglomerat dan pengembang besar yang bisa membuat kota menjadi indah tertata, dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah dan menawan.

Gedung tinggi, bangunan megah, adalah simbol pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan sebuah kota.Simbol sebuah peradaban. PKL simbol keterpurukan dan sebuah bukti bahwa ekonomi kota tersebut tidak tumbuh dan peradaban yang terbelakang.

Satu lagi yang paling penting, PKL tidak bisa diharapkan menjadi investor politik (penyandang dana) bila seorang gubernur ingin kembali mencalonkan diri.

Beda dengan konglomerat dan pengembang besar. Mereka punya dana besar. Dengan bekerjasama para konglomerat dan pengembang besar, tak perlu khawatir tidak punya dana untuk bertarung kembali pada periode kedua, termasuk bila punya niat untuk meraih jabatan lebih tinggi sebagai presiden.

Dalam demokrasi langsung seperti di Indonesia yang sangat liberal, kerjasama dengan para investor politik, mutlak diperlukan. Tanpa dukungan mereka, hanya mimpi. Lupakan saja.

Sudah bukan rahasia, untuk menjadi kandidat di pilkada maupun pilpres, tidak cukup hanya bermodal popularitas. Kita perlu dana yang besar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai, sekalipun kita adalah kader internal. Jumlahnya lebih besar lagi bila kita merupakan figur internal. Belum lagi biaya kampanye, iklan, saksi, pengamanan suara, membayar konsultan lembaga survei, sampai biaya money politics.

Karena itu para investor politik ini harus diberi karpet merah. Harus didukung dan dilindungi. Atas nama sebuah keberhasilan pembangunan, apapun keinginan mereka harus dituruti, termasuk bila harus melanggar peraturan dan perundang-undangan.

Apa para PKL—walaupun omset mereka naik berkali lipat sejak boleh berjualan di jalan—bisa menjadi penyandang dana sampai ratusan milyar yang dibutuhkan seorang kandidat? PKL ini hanya bikin masalah.

Inilah blunder besar Anies. Pengembang besar seperti proyek reklamasi dimusuhi, proyeknya dihentikan izinnya. Para pedagang kaki lima malah dibebaskan berjualan di badan jalan.

Blunder berikutnya adalah pembentukan KPK. Untuk apa dibuat lagi KPK? Bukankah di Pemprov DKI sudah ada lembaga inspektorat yang tugasnya mengawasi berbagai penyelewengan di lingkungan dinas/BUMD. Bukankah kabarnya dengan sistem E-budgeting yang dibangun oleh pejabat terdahulu, korupsi di lingkungan DKI sudah dibabat habis. Tidak ada penyelewengan sama sekali.

Kalau ada cerita soal korupsi di pembelian lahan RS Sumber Waras, Proyek Reklamasi, pembelian lahan di Cengkareng, pengadaan Bus Trans Jakarta, kan tidak pernah menjadi kasus hukum. KPK yang biasanya garang dan menjadikan temuan BPK sebagai dasar menyeret seseorang, dalam kasus RS Sumber Waras menolak bukti yang disampaikan Korupsi BPK.

Temuan BPK pada tahun 2013 ada 86 proyek ganjil yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 1.54 triliun, dan tahun 2015 ada 50 temuan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 30.15 triliun, itu hanya cerita. Kalau menurut istilah yang sedang ngetrend, itu hanya hoax yang tidak membangun.

Pilihan figur yang menjadi anggota KPK Ibukota juga menegaskan kian blundernya Anies. Mengapa mantan Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Bambang Widjojanto yang dikenal sebagai penggiat anti korupsi yang harus ditunjuk sebagai Ketua KPK Ibukota? Mengapa orang seperti Komjen (Pol) Oegroseno dan aktivis dan mantan anggota DPR RI Nursyahbani Katjasungkana ditunjuk sebagai anggotanya.

Mereka ini figur-figur yang dikenal sangat kukuh pendiriannya. Mereka pasti akan sangat berseberangan dengan kelompok kepentingan yang coba memainkan aggaran Pemprof DKI yang super jumbo sebesar Rp 77 triliun. Pemilihan orang-orang ini hanya akan membuat Anies-Sandi semakin banyak musuh.

Apa Anies-Sandi tidak menyadari bahwa tanpa kehadiran orang seperti Bambang Widjojanto dan Oegroseno , banyak orang yang sudah tidak suka. Ini kok malah ditambah-tambah. Mau nambah musuh?

Bersedianya Bambang, Oegroseno, dan Nursyahbani turun kelas dari pusat ke kota Jakarta layak dicurigai. Ada apa? Apa agenda yang mereka tengah mainkan. Konspirasi apa yang tengah mereka rancang?

Sebagai mantan wakil ketua KPK, posisi Bambang sebelumnya sekelas pejabat tinggi negara. Mengapa dia mau hanya digaji sebesar Rp 50 juta, atau kalau menurut keterangan Anies hanya Rp 41 juta . Angka itu hanya sedikit lebih tinggi, atau bahkan lebih rendah dibandingkan camat di Jakarta sebesar Rp 48 juta. Padahal camat hanya eselon III A. Angka itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan gaji walikota atau kepala dinas sebesar Rp 75 juta, atau kepala badan sebesar Rp 78 juta. Padahal mereka hanya eselon II.

Kesediaan Oegroseno juga agak mencurigakan. Sebagai Wakil Kepala Polri, dia adalah mantan perwira tinggi. Begitu juga dengan Nursyabani dan dua anggota lainnya Muhammad Yusuf dan Tatak Ujiati.

Ibarat pemain bola profesional, Bambang, Oegroseno, dan Nursyahbani adalah pemain bintang di klub-klub utama Liga Spanyol, atau klub Liga Premier. Mengapa mereka bersedia turun kelas bermain di klub divisi I, dengan gaji lebih rendah dan bebas transfer pula?

Ah terlalu banyak pertanyaan dan kejanggalan soal kinerja Anies-Sandi ini. Jangan kaget bila bermunculan “blunder-blunder” berikutnya.