Oleh: Sudirman Said

“Hukum menjadi sedemikian rumit menghadapi Setya Novanto”, demikian kalimat pembuka halaman Opini majalah berita mingguan terkemuka, pekan ini. Betapa tidak, Ketua Umum Partai Golkar ini seolah-olah bisa menekuk-lenturkan aturan. Perlu dicatat Setya Novanto saat ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lembaga pembuat hukum, yang anggotanya disyaratkan dipanggil dengan sebutan “yang terhormat”.

Harus dikatakan di sini, memang suatu paradoks luar biasa sedang terjadi. Seorang Ketua DPR, dengan bantuan pengacara dan orang-orang sekitarnya, terlalu telanjang dan bernafsu ingin mempertunjukkan kekuasaannya. Ia berakrobat mempermainkan logika publik, menganggap seolah rakyat dungu semua, dan berusaha menghindar dari jerat hukum dengan cara-cara yang semakin hari semakin mencemaskan. Caranya menghadapi kasus ini jelas terbaca, ada gejala runtuhnya batas-batas kepatutan dalam kepengurusan negara.

Persolan substansi hukum, biarlah aparat penegak hukum dan para pembela Novanto yang mengurusnya. Melalui tulisan ini, saya hanya ingin berbagi pandangan betapa banyaknya logika-logika sederhana yang membuat kita dengan mudah akan memahami bahwa kasus ini memang istimewa. Istimewa, bukan karena nilai uang negara yang dirampoknya, tetapi juga karena jumlah dan kaliber pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Lebih istimewa lagi, drama dari waktu ke waktu yang mengiringi proses hukumnya: mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara ini. Hal-hal istimewa inilah justru yang menjadi penjelas berbagai logika sederhana itu.

Selengkapnya