BeritaFeatured

KPI Mau Kerjakan Apa?

Kanigoro.com – Divisi Humas Mabes Polri, Rabu (27/11) membuat workshop tentang Sinergitas Media di Hotel Ambhara yang diikuti berbagai kalangan. Pembicaranya antara lain Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, Ketua KPI, Pemimpin Redaksi detik.com dan Rektor IISIP Jakarta.

Adapun paparan Ketua Umum PWI Pusat yang dibacakan Ketua Komisi Kompetensi Wartawan (KKW), Kamsul Hasan, ada tiga topik yang perlu segera disinergikan. Pertama bagaimana Indonesia menyiapkan era baru internet jaringan 5G.

Kedua, masih ada penyelesaian sengketa pemberitaan yang tidak sesuai MoU Dewan Pers dan Kapolri tetapi gunakan SE Ujaran Kebencian.

Ketiga soal menyiapkan SDM media tangguh menjelang Indonesia 2045 melalui Uji Kompetensi Mahasiswa untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Sesi diskusi semakin ramai, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen M. Iqbal pun turut bertanya tentang bagaimana menghadapi perkembangan teknologi dan new media.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Kamsul Hasan. Ia menjelaskan, Olimpiade Tokyo tahun 2020 mendatang akan diluncurkan jaringan internet 5G.

“Jaringan internet yang akan datang itu membuahkan kualitas gambar dan kecepatan pengiriman audiovisual, new media akan kembali hadir dalam bentuk lain.” kata Kamsul Hasan.

Dalam penjelasannya, Olimpiade Bejing melahirkan internet 3G yang mempercepat pengiriman data, korbannya adalah media cetak tergerus online baik berbentuk pers maupun media sosial.

Lanjut ia menjelaskan, kecepatan pengiriman gambar akan mendorong media yang selama ini menyajikan teks menjadi media audiovisual seperti televisi.

Sekarang saja seperti diungkap Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, tiga putranya yang berusia tak lebih 10 tahun sudah malas nonton TV terestrial.

“Nah, beralihnya pola ini akan sangat didukung oleh jaringan internet 5G. Orang tidak lagi melihat televisi terestrial yang menjadi obyek pantauan KPI, lalu apa kerja KPI?” tanya Kamsul Hasan.

Perkembangan teknologi dan media baru ini seperti pada paparan Ketum PWI Pusat belum ada regulasi yang mengaturnya.

P3 SPS KPI hanya menjangkau lembaga penyiaran terestrial, tidak dapat diterapkan pada televisi atau video streaming yang kini terus berkembang dengan konten vulgar. (Azw/Fn)

Selanjutnya

Artikel Terkait