Artikel

Paradok Meritokrasi Sumber Bencana Korupsi

Oleh : Amir Faisal

Meritokrasi atau merit system adalah sebuah sistem yang menekankan pada kepantasan seseorang untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah organisasi, tanpa memandang latarbelakang etnis, agama, afiliasi politik, ataupun status sosial.

Bisa terjadi paradok, jika dalam menskrening ataupun mempromosikan pegawai sengaja melakukan bias politik, sehingga orang-orang yang seharusnya pantas dipromosikan justru disingkirkan. Sebaliknya, karena kedekatan, orang yang tidak pantas malah dipromosikan.

Kasus yang paling menyolok akhir-akhir ini adalah pengangkatan Basuki Cahaya Purnama atau yang sering dipanggil Ahok, menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Sebagaimana diketahui oleh publik, Ahok sewaktu menjadi Wagub maupun Gubernur, banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Kasus bus Trans Jakarta, kasus tanah RSSW, tanah reklamasi dan lain-lain. Kasus Trans Jakarta belum seluruh orang-orang yang diduga terlibat dihadirkan ke pengadilan. Kasus Reklamasi juga demikian. Sedangkan kasus RSSW yang jelas-jelas telah merugikan negara sebesar Rp. 191 Milyar hingga kini masih menggantung di KPK.

Seandainya Ahok diajukan ke pengadilan atas ketiga ataupun salah satu kasus diatas, dan dinyatakan bersih oleh pengadilan sekalipun, fakta menunjukkan bahwa Ahok lemah dalam menghadapi mafia dan koruptor. Pertanyaannya, jika tidak sanggup menghadapi kasus korupsi ditingkat provinsi, bagaimana mungkin bisa menghadapi mafia bertaraf internasional seperti mafia migas.

Meritokrasi di negara maju
Di negara-negara maju meritokrasi telah diterapkan ratusan tahun yang lampau. Di Amerika misalnya meritokrasi telah dimulai sejak 1883 yang diyakini sebagai penyebab keunggulan (competitive advantage) negara itu dibandingkan negara-negara lainnya. Jika di Amerika meritokrasi lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki kapabilitas tinggi dari kalangan akademisi atau berpendidikan tinggi, sebaliknya di Australia lebih mengutamakan skill. Kemudian Jepang, orang-orang yang hendak direkrut ke dalam pemerintahan sudah diamati sejak dibangku sekolah – sekolah jepang termasuk yang terbaik di dunia kemudian orang-orang terbaiknya diberikan bea siswa.

Thomas J. Stanley, Ph.D, penulis buku Millionaire Mind. Pernah melakukan riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. ( Riset dilakukan di Amerika dengan total 1001 responden), ternyata tujuh faktor utamanya adalah :

  1. Kejujuran atau Being honest with all people
  2. (2) Disiplin keras atau Being well-disciplined
  3. (3) Mudah bergaul atau Getting along with people
  4. (4) Dukungan pendamping atau Having a supportive spouse
  5. Kerja keras atau Working harder than most people
  6. Kecintaan pada yang dikerjakan atau Loving my career/business
  7. Kepemimpinan atau Having strong leadership qualities.

Kita bisa melihat, dinegara sekuler, trust menduduki peringkat paling atas. Sebagai negara Pancasila yang berKetuhanan Yang Maha Esa, harusnya kita malu pada mereka, jika mendapati pemimpin-pemimpin kita suka berbohong.

Meritokrasi di Indonesia

Indonesia telah melakukan sistem meritokrasi ketika kabinet dipimpin oleh para perdana menteri. Akan tetapi sejak dekrit presiden yang menghasilkan demokrasi terpimpin, meritokrasi jadi tenggelam dan lebih banyak bias politiknya. Kabinet hampir seluruhnya diisi oleh pendukung ideologi Nasakom. Orang-orang terbaik tetapi anti komunis disingkirkan bahkan ada yang dipenjarakan.

Pemerintahan orde baru pada awalnya melakukan meritokrasi. Pak Harto banyak mengangkat para teknokrat dan ekonom lulusan luarnegeri, sehingga saat itu dikenal sebagai Mafia Barkeley. Namun ketika penguasa mulai berambisi untuk melanggengkan kekuasaan, meritokrasi pelahan-lahan tenggelam. Presiden mulai mengangkat keluarganya dan orang-orang yang tidak kompeten tetapi punya kedekatan politik ataupun lingkaran bisnis kedalam birokrasi, sehingga dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pada zaman reformasi mayoritas parpol malah melakukan anti meritokrasi, yaitu dengan menolak putera terbaik bangsa, manusia yang memiliki IQ tertinggi di dunia, serta nyaris membawa Indonesia sejajar dengan negara industri, serta mampu menurunkan nilai US dari Rp. 15.000 menjadi Rp 6.500,- rekor yang belum pernah dicapai oleh presiden RI hingga kapanpun untuk meneruskan jabatannya menjadi presiden.

Pada periode pemerintahan sesudah itu meritokrasi hanya dijalankan secara setengah-setengah. Reformasi telah bergeser arah, dan lupa pada amanah reformasi. Mereka menganggap bahwa menjadi penguasa adalah buah perjuangan masa lalu yang harus dinikmati sepuas-puasnya. Maka yang terjadi bahwa kemenangan pemilu adalah saatnya bagi-bagi kue kekuasaan hingga sekarang.

Meritokrasi dan pertarungan ideologi

Sebagaimana dijelaskan diatas, agar tercapai kinerja yang optimal di organisasi, kabinet ataupun pemerintahan, meritokrasi perlu dijauhkan dari motivasi politik, golongan, ataupun etnis, agar didapatkan orang-orang yang kompeten dan berkapabilitas tinggi. Ketika Jokowi terpilih menjadi presiden ke 7, muncul harapan diperolehnya kabinet yang solid dan pemerintahan yang bersih dari intrik-intrik politik. Apalagi ketika sesudah terpilih, presiden dengan tegas menyampaikan pentingnya merit system dan salah satu di antara janjinya tidak akan melakukan pembentukan kabinet berdasarkan transaksional.

Namun demikian janji hanya tinggal janji. Dan yang terjadi, presiden ke 7 ini meneruskan tradisi pendahulunya untuk menggunakan kemenangan politik untuk bagi-bagi kekuasaan. Pada akhir pemerintahan periode pertama, bahkan menkeu yang notabene adalah pejabat yang tidak berlatarbelakang politik dan memiliki profesionalitas yang mendunia, membuat blunder yang bertentangan dengan prinsip-prinsip meritokratisme, bahwa dia akan melakukan “sweeping” pada pegawai yang terpengaruh radikalisme.

Kenapa demikian?

Seharusnya, selaku menteri keuangan yang tanggung jawab utamanya adalah menjaga kesehatan finansial keuangan negara sebagaimana diketahui KPK sebelumnya mensinyalir adanya kebocoran pendapatan yang seharusnya bisa dikelola sebagai pemasukan sebesar Rp. 2.000 trilyun tidak menangani “core business nya, malahan berbicara hal yang tidak dikuasainya.

SKB 11 menteri tentang radikalisme dinilai oleh para pakar sebagai peluang untuk kembali kepada negara kekuasaan. Karena batasannya sangat tidak jelas. Bisa jadi seorang ASN yang memiliki kriteria yang disebutkan oleh Thomas J Stanley malah disingkirkan karena memiliki sikap kritis dan berani mengoreksi kinerja di kementeriannya – apalagi orangnya kelihatan taat beribadah dan bercelana cingkrang. Sebaliknya pegawai yang tidak kompeten tetapi pandai mencari muka atau ABS (Asal Bapak Senang) diberikan promosi jabatan. Padahal ASN yang sering dicurigai sebagai orang radikal itu justru pegawai yang anti korupsi. Bagaimana tidak, mereka itu bunga bank yang syah menurut UU saja menolak, karena dianggapnya riba, apalagi uang haram?

Sebaliknya ASN “tukang carmuk” dan ABS itu dalam beberapa kasus seringkali terjadi adalah orang-orang yang jago melobi sana-sini untuk memberikan peluang kolusi, suap dan korupsi.

Sebagai penutup, penulis waktu menjadi Narasumber sebuah seminar tentang Bela Negara, mewakili Direktorat Bela Negara Kemenhan RI, ada seorang Kyai Muda NU dari sebuah pesantren di Kudus, yang dengan kocak mengatakan : “Biasanya orang-orang yang paling keras teriakan Aku Pancasila itu yang paling gedhe korupsinya”

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait