ArtikelFeatured

Kolompok Status Quo Bermaksud Menggagalkan Kembalinya Orde Proklamasi

Oleh : Hendrajit (Wartawan Senior)

Salah satu faktor kenapa isu presiden tiga periode digulirkan, bukan diarahkan mendukung petahana. Tapi ketakutan adanya spirit untuk kembali ke UUD 1945 asli. Meskipun waktu Prabowo dan Surya Paloh bertemu, pakai istilah amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.

Gagasannya, gara gara UUD 1945 hasil 4 kali amandemen jadi payung sistem kenegaraan kita sejak 1999, produk perundang undangan turunan dari UUD 1945 ini, maupun kebijakan publik, kalau tidak pro korporasi asing, pro konglomerasi lokal. Tegasnya. Bangsa kita tidak jadi tuan di rumahnya sendiri.

Nah karena para pihak status quo tahu bahayanya kalau kembali ke UUD 1945 Asli, maka dilancarkanlah propaganda hitam sebagai kontra aksi terhadap gagasan kembali ke UUD 1945.

Caranya gimana? Kaitkan setiap wacana kembali ke UUD 1945 dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Bahwa Jokowi ingin jadi presiden lagi.

Kesan yang mau dibangun ke publik, gagasan kembali ke UUD 1945 itu beraroma ORBA. Buktinya, belum belum sudah bicara masa jabatan presiden.

Padahal, kembali ke UUD 1945, pasal pasal yang krusial itu pasal 33 terkait sistem perekonomian nasional, dan pasal-pasal terkait kedaulatan rakyat dan badan yang mewadahinya, dan pasal terkait pertahanan keamanan, maupun hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dan berbicara. Serta kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional.

Jadi ruh dan spiritnya adalah kocok ulang melalui rekonstruksi nasional. Jadi bukan sebatas restorasi seperti konsepsinya Surya Paloh.

Menyadari ini, kelompok status quo yang terbuai dalam zona nyaman reformasi, saat ini sedang membusukkan gagasan itu sebagai ingin kembali ke zaman orba.

Padahal spirit kembali ke UUD 1945 berarti ingin kembali ke Orde Proklamasi.

Tags
Selanjutnya

Artikel Terkait